KPK Dalami Sumber 29 Tanah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
- Sumber kekayaan harus dicantumkan dalam LHKPN
- Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang punya harta Rp79 miliar
- Bupati Bekasi Ade Kuswara kena OTT KPK
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami sumber aset-aset milik Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat 29 dari 31 aset tanah Ade tak jelas asalnya.
"Dari data aset yang dilaporkan ini, KPK tentunya juga akan mengecek asal-usul perolehannya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (22/12/2025).
1. Sumber kekayaan harus dicantumkan dalam LHKPN
Budi mengatakan, seharusnya asal-usul sebuah aset di LHKPN ditulis oleh si pelapor. Jika tidak ada keterangannya, maka pelapor tidak mencantumkannya.
"Betul (seharusnya ditulis pelapor LHKPN)," ujarnya.
2. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang punya harta Rp79 miliar
Ade Kuswara Kunang melaporkan harta kekayaan per Agustus 2025 mencapai Rp79 miliar. Ia memiliki 31 bidang tanah dengan nilai aset mencapai Rp76.527.000.000. Selain itu, Ade juga memiliki tiga mobil dengan total nilai mencapai Rp2.450.000.000
Politisi kelahiran 1993 itu juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai aset Rp43.092.000. Selain itu, Ade juga memiliki kas dan setara kas dengan nilai Rp147.959.653.
Ade diketahui tidak memiliki utang. Jika ditotal, Ade Kuswara Kunang memiliki harta kekayaan mencapai Rp79.168.051.653.
3. Bupati Bekasi Ade Kuswara kena OTT KPK
Diketahui, Ade Kuswara terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis (18/12/2025). Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan tiga tersangka.
Mereka adalah Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi, H.M Kunang yang merupakan Kepala Desa Sukadami sekaligus ayah Ade Kuswara, serta pihak swasta bernama Sarjan.
Ade diduga menerima uang Rp14,2 miliar dari berbagai pihak. Ayahnya berperan sebagai perantara sebagian uang korupsinya, sedangkan Sarjan diduga memberikan Rp9,5 miliar kepada Ade.
Atas perbuatannya, ADK bersama-sama HMK selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 4. Sementara, SRJ selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
