KPK Minta Anggota DPRD dari PBB Awasi Penyaluran Dana Desa

Dia mengatakan, besarnya alokasi dana setiap desa membuat anggaran rentan penyelewengan. Padahal, dana desa itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah setempat.

”Kehadiran dana lebih dari Rp 1 miliar per desa harus diiringi peningkatan roda ekonomi masyarakat. Program pembangunan perlu berdampak nyata dan dirasakan masyarakat desa,” ujar Kumbul.

Kumbul menambahkan, pentingnya mengoptimalkan peran masyarakat, anggota dewan dalam menjalankan pengawasan alokasi dana desa. Ini karena dana desa diberikan untuk mempercepat pembangunan desa, bukan dimanfaatkan segelintir pihak.

Menurutnya, banyak masyarakat yang kecewa karena alokasi anggaran desa tidak sesuai peruntukannya. Sehinga tidak sedikit kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan anggaran desa.

“Dewan harus memahami sumber dari mana saja anggaran desa, dana desa, alokasi dana desa, tujuan dana desa, bentuknya berupa apa. Sebelum mengetuk anggaran, dewan juga harus mengontrol anggaran-anggaran yang diajukan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Kumbul mengapresiasi PBB yang telah menggelar acara Bimtek dengan mengambil tema 'Peran Penting DPRD Dalam Pembangunan Desa Mensukseskan Pembangunan Nasional'. Menurut dia, tema itu sejalan dengan program KPK yang sudah dibentuk yaitu Desa Antikorupsi.

“KPK apresiasi Partai Bulan Bintang menjadi pertai pertama yang mengundang KPK untuk membahas pembangunan desa, karena seirama dengan program KPK dalam pemberantasan korupsi dari dengan program Desa Antikorupsi,” jelasnya.

Kumbul juga mengingatkan bahwa korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini tidak korupsi, besok belum tentu. 

“Intinya dimulai dari diri sendiri, berawal dari desa, Indonesia bisa lebih baik,” imbuh dia.