KPK Panggil Lagi Wabup Ade Ruhandi, Diperiksa di Polres Bogor

30 Oct 2026, 12:20 WIB2 min read

Aryodamar

News

Channel

Add Us on Google

KPK Panggil Lagi Wabup Ade Ruhandi, Diperiksa di Polres Bogor

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi saat memimpin rapat hibah tanah Jalan Tambang di wilayah Bogor Barat, Jumat (17/10/2025). Humas Pemkab Bogor.

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

KPK kembali memanggil Ade Ruhandi untuk diperiksa dalam dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Selain Ade Ruhandi, empat saksi lain dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Polres Bogor demi efektifitas pemeriksaan.
KPK telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita sejumlah bukti, termasuk uang Rp1,5 miliar, sementara belum ada tersangka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

30 Oktober 2026

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Ade Ruhandi dan sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi dalam dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa.
Who?
Ade Ruhandi, Ajat Rochmat Jatnika, Arif Rahman, Sesilia Windy Gloriana, dan Gilang Windu dipanggil KPK.
Where?
Pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor.
When?
Jumat (30/10/2026).
Why?
Pemeriksaan di Polres Bogor dilakukan demi efektifitas, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi dari saksi.
How?
KPK melanjutkan penyidikan, memanggil sejumlah saksi, serta menggeledah beberapa lokasi dan menyita sejumlah bukti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPK memanggil lagi Ade Ruhandi, Wakil Bupati Bogor, untuk diperiksa. Ada juga empat saksi lain yang dipanggil. Mereka diperiksa di Polres Bogor tentang dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang. KPK sudah menggeledah beberapa tempat dan menemukan uang Rp1,5 miliar. Sekarang belum ada tersangka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi. Ia dijadwalkan diperiksa dalam dugaan korupsi pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (30/10/2026).

1. KPK juga memanggil Sekda Bogor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih Juara 1 Mandaya Awards 2025 kategori Kabupaten. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mewakili Bupati Bogor, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10). (dok. Pemkab Bogor)

Selain Ade Ruhandi, KPK juga memanggil empat saksi lain yakni Ajat Rochmat Jatnika selaku Sekda Kabupaten Bogor dan Arif Rahman selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bogor.

Selain itu, KPK juga memanggil Sesilia Windy Gloriana selaku Staff Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Bendahara Pengeluaran) dan Gilang Windu selaku ADC Bupati Kab. Bogor.

Mereka diperiksa di Polres Bogor. Budi mengatakan, hal itu dilakukan demi efektivitas.

"Untuk efektivitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor," ujarnya.

2. KPK usut dugaan korupsi di Kabupaten Bogor, belum ada tersangka

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dugaan korupsi yang tengah diusut terkait penyimpangan dalam mekanisme upah pungut hingga pengadaan barang dan jasa.

Meski begitu, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.

3. KPK geledah sejumlah lokasi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara penyidikan berjalan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Beberapa lokasi yang telah digeledah antara lain Dinas Pendidikan, Bappenda, hingga BKPSDM.

Dari serangkaian penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah bukti. Antara lain uang Rp1,5 miliar.