KPK Pertimbangkan TPPU Bupati Sukoharjo, Ada Dugaan Sembunyikan Aset

Taufik mengatakan, penerapan pasal TPPU juga dipertimbangkan untuk memaksimalkan pemulihan aset atau asset recovery dalam perkara tersebut. 

Menurut dia, hal itu telah dibahas dalam forum ekspose. Pimpinan KPK juga meminta penyidik memaksimalkan pemulihan aset. 

“Kemudian untuk pengembangan seperti apa memang asset recovery-nya yang kita akan terapkan. Itu kemarin juga sudah ada diskusi, di forum ekspose juga disampaikan oleh pimpinan, penyidik juga diminta untuk memaksimalkan asset recovery,” kata Taufik. 

KPK juga mempertimbangkan periode dugaan penerimaan yang berlangsung dalam waktu lama. Etik menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak 2021 hingga 2025 dan kembali memimpin untuk periode kedua, mulai 2025 hingga 2030. 

“Kenapa kita akan mempertimbangkan pengenaan pasal TPPU, karena tadi dilihat setorannya kalau dikalikan per tahun tadi itu akan sangat banyak untuk optimalisasi asset recovery,” lanjut Taufik.

KPK menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di beberapa lokasi. Taufik mengatakan, tempat tersebut dapat dikatakan sebagai safe house dan hanya bisa diakses oleh orang-orang kepercayaan Etik. 

Selain itu, KPK menemukan aset dalam bentuk valuta asing dan emas. Menurut Taufik, perubahan bentuk aset tersebut menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam mendalami dugaan TPPU. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan, penyidik masih mendalami apakah Etik menukarkan uang rupiah menjadi valuta asing atau justru menerima uang dalam bentuk valas. 

“Apakah juga memang yang bersangkutan ETS ini menukarkan rupiah ke valas, terus mau pergi ke tempat tersebut atau justru dia menerima sudah dalam bentuk valas? Nah, itu juga yang sedang kita dalami,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, penyimpanan aset dalam bentuk valuta asing dan logam mulia juga ditemukan dalam sejumlah perkara korupsi lain yang pernah ditangani KPK. 

Dia menilai, salah satu alasan yang umum ditemukan adalah karena aset dalam bentuk tersebut lebih ringkas dan mudah disimpan. 

“Pada umumnya yang kami temukan, karena penukaran valas ini tidak hanya terjadi di kasus ini, perkara sebelumnya juga demikian, kita menemukan beberapa valas kemudian juga menemukan emas atau logam mulia lainnya, itu rata-rata alasannya supaya lebih ringkas, lebih memudahkan,” jelas Asep. 

Namun, Asep menegaskan KPK masih akan mendalami alasan spesifik di balik kepemilikan valuta asing dan emas yang ditemukan dalam perkara Etik.

KPK telah menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (ETS) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko (RCH) serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Tri Mulyo (TRM) sebagai tersangka.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (9/7/2026). Dari kegiatan tersebut, KPK mengamankan 18 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, hingga logam mulia dengan total nilai mencapai Rp21,2 miliar.