KPK Sesalkan Unnes Beri Sanksi Mahasiswa yang Laporkan Rektor

Ghufron mengatakan sebagai masyarakat, Frans memiliki hak untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana. Hal itu juga dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Pasal 41 ayat 1 undang-undang tipikor yang secara jelas menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucapnya.

Negara kata Ghufron, telah menyiapkan penghargaan atas peran masyarakat tersebut sesuai Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu, jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibanya dalam berperan serta dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut sangat disayangkan," katanya.

Sebelumnya, Fakultas Hukum Unnes mengembalikan Frans Napitu kepada orangtuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter. Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah mengatakan pihaknya juga menunda seluruh kewajiban Frans sebagai mahasiswa Unnes untuk 6 bulan ke depan.

"Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orangtua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui WhatsApp," katanya Senin (16/11/2020) seperti dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pengembalian pembinaan Frans Napitu ini belum merupakan sanksi atas tindakannya yang dinilai telah menurunkan reputasi Unnes. Rodiyah menjelaskan, surat keputusan ini dibuat setelah melalui pertimbangan tim yang dibentuk.

Ia menuturkan, pembinaan terhadap mahasiswa semester 9 tersebut bukan merupakan yang pertama diberikan. Teguran juga diberikan kepada mahasiswa program bidik misi itu atas beberapa perbuatan.

Di antaranya, menyampaikan tuduhan adanya plagiasi yang dilakukan rektor, memimpin aksi yang menuduh rektor melakukan penindasan, hingga unggahan di media sosial tentang dukungan terhadap kelompok separatis di Papua. Setelah 6 bulan dikembalikan kepada orangtuanya, Frans akan kembali dievaluasi untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak.

Pada 13 November 2020, Frans Napitu melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Rektor Unnes ke KPK. Dalam laporannya, Frans menemukan beberapa kejanggalan terkait anggaran di kampusnya.

Atas dasar temuan tersebut, muncul dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dinilai menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Frans mengatakan komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa, baik sebelum dan di tengah pandemik COVID-19.