Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun siap menghadapi perlawanan tersebut.
"KPK selaku Termohon Praperadilan tentunya akan siap menghadapi Permohonan Praperadilan tersebut dengan baik," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Selasa (5/12/2023).
Johanis Tanak mengatakan gugatan praperadilan merupakan hak dari tersangka. KPK tentunya menghormati upaya hukum yang dilakukan Eddy Hiariej.
"KPK menghormati hak tersangka untuk mengajukan Permohonan Praperadilan karena hal tersebut adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh UU sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP," ujarnya.
Sebelumnya, Wamenkum HAM Eddy Hiariej tidak terima ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi. Ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Eddy tak sendirian mengajukan gugatan. Dua asisten pribadinya, Yosie Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana, juga melakukan langkah yang sama.
Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM. Selain Eddy, ada Selain Eddy ada sejumlah pihak lainnya yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini.
Namun, KPK masih enggan merinci siapa saja tersangka dalam kasus ini. Hal ini akan dilakukan ketika KPK menahan tersangka.
Atas kasus ini, KPK telah mengajukan ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah Eddy ke luar negeri.
Pencegahan ini dimulai pada Rabu, 29 November 2023, dan berlaku selama enam bulan ke depan. KPK bisa kembali mengajukan pencegahan untuk enam bulan berikutnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Eddy, ada beberapa pihak dalam kasus ini yang juga dicegah ke luar negeri. Mereka adalah dua asisten pribadi Eddy, Yosie Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana, serta Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan.