Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono selaku mantan Staf Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad. Selain itu, KPK juga telah menyita dua rumah milik Bagus di Jawa Timur.
"Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS," ujar Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, kasus ini bermula dari jatah dana hibah Anwar Sadad senilai Rp291,5 miliar saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Rinciannya adalah Rp48,9 miliar (2019), Rp37,6 miliar (2020), Rp121,3 miliar (2021), dan Rp83,7 miliar (2022).
Anwar Sadad diduga memberi jatah fee kepada dirinya sendiri senilai 15-20 persen kepada koordinator lapangan atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD.
Taufik mengungkapkan bahwa Bagus diberi tugas mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, memverifikasi, menyampaikan dan mengoordinir biaya komitmen dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar Sadad
Para Korlap yang akan menerima dana hibah dari Anwar Sadad diduga menyerahkan biaya komitmen 20-25 persen. Ada tiga cara pemberiannya, yakni diserahkan secara langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus, atau langsung diminta membayar keperluan pribadi Anwar Sadad.
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," jelasnya.
Taufik mengungkapkan, dari total dana hibah yang dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, 20-30 persennya diduga dipotong lagi oleh para korlap. Hal ini membuat dana hibah yang sampai ke masyarakat hanya sekitar 55-70 persen dari anggaran awal.
Atas perbuatannya, BGS bersama-sama AS sebagai penerima, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.