Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

2 min read
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)
  • Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur mengawal penetapan upah minimum 2027 secara kondusif melalui dialog tripartit antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha.

  • Pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman nasional dengan mempertimbangkan karakteristik daerah; Kemendagri akan menyiapkan surat edaran, melakukan koordinasi, monitoring, dan pengawasan.

  • Menaker Yassierli menargetkan UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, UMK 25 November 2026, disertai penetapan upah sektoral lima hari setelah masing-masing batas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

  1. 1. Mendagri dorong kesepakatan pengupahan

    a5ff5791-07a9-4b75-85fb-00cbe166b93e.jpeg
    Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

    Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

    Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

    "Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," katanya.

  2. 2. Kemendagri kawal proses penetapan upah minimum hingga tuntas

    dccfa431-8d44-465e-8de4-dcfd644c4ea0.jpeg
    Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

    Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

    “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” katanya.

  3. 3. Penetapan UMP ditargetkan rampung 21 November 2026

    9f7fd3c5-6170-4f04-a737-4d75ba4602c3.jpeg
    Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

    “Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More