KPPPA Gelar Sosialisasi Gembleng Keterwakilan Perempuan di Parlemen

22 Jan 2024, 23:08 WIB

ilustrasi perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan melaksanakan sosialisasi untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024.

Menurut Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA, Iip Ilham Firman, kegiatan ini dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di kursi parlemen.

"Perlu upaya secara masif untuk melakukan kampanye digital guna mendukung keterwakilan perempuan di parlemen," kata dia pada media talk di Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

1. Besok akan lakukan sosialisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) (Youtube/DPR RI)

Dia menjelaskan, Menteri PPPA Bintang Puspayoga akan meluncurkan kampanye dengan tanda pakar #2024dukungketerwakilanperempuandiparlemen.

Agenda ini akan berlangsung pada Selasa (23/1/2024). Sosialisasi bakal dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak.

"Dalam dua pekan ke depan kami akan kerja sama dengan kementerian/lembaga, Kemkominfo, Bakohumas, dan pemprov untuk gaungkan semangat dan #2024dukungketerwakilanperempuandiparlemen," katanya.

2. Mendorong 22,5 persen keterwakilan perempuan di DPR

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA Iip Ilham Firman (kiri) dan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam media talk bertajuk "Pilih Perempuan dalam Pemilu, Aksi Afirmatif Wujudkan Kesetaraan Gender", di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Senin (22/1/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia memaparkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah menargetkan 22,5 persen keterwakilan perempuan di DPR. Namun, pada 2019 hanya 20 persen perempuan yang menduduki kursi DPR.

"Di 2019, hanya 20 persen di DPR. Target kita di 2024 hanya 22,5 persen di RPJMN 2020 - 2024. Itu pun masih banyak rintangannya. Oleh karena itu, jangan sampai turun dari 20 persen, ini perlu kita hindari bersama," katanya.

3. Alami halangan dari biaya kampanye hingga peran domestik

Dia mengatakan, perempuan mengalami berbagai halangan dalam upaya mencapai kursi pemerintahan. Mulai biaya politik yang tinggi, dana kampanye yang rendah, dan hambatan peran domestik sebagai perempuan.