Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata buka suara soal keterlibatan anak-anak dalam acara debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Wahyu menjelaskan, kedua anak yang sempat tampil dalam tayangan debat itu bukan pendukung salah satu paslon.
Diduga anak-anak tersebut merupakan keluarga dari tamu undangan yang diajak ke debat perdana Pilkada DKI Jakarta.
"Barisan itu barisan tamu undangan, bukan pendukung, sepertinya ada tamu yang bawa anaknya karena hari minggu (libur)," ucap Wahyu kepada IDN Times, Senin (7/10/2024).
Wahyu memastikan, saat debat tersebut, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan mengingatkan orang tua dari anak-anak tersebut. Kemudian setelah diingatkan, tamu tersebut meninggalkan lokasi acara debat.
"Sudah kita tindaklanjuti dengan mengingatkan, sesi setelahnya tamu pulang sepertinya," ujar dia.
Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan menelusuri dugaan keterlibatan anak-anak dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta.
"Kita telusuri (dugaan pelibatan anak-anak tersebut)," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo kepada IDN Times, Senin (7/10/2024).
Benny menjelaskan, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye maupun debat karena bukan termasuk sebagai pemilih.
"Dalam tahapan kampanye paslon tidak boleh melibatkan anak-anak, termasuk dalam debat. Sebab anak-anak bukan bukan pemilih," ucapnya.
Bawaslu DKI Jakarta pun mengimbau agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.
"Untuk debat selanjutnya supaya diperhatikan oleh paslon. Mari kita kita menaati aturan dan berkampanye dengan damai dan santun. Jakarta sebagai barometer politik nasional, mari kita tunjukkan sebagai suri teladan bagi daerah lain," tutur Benny.
Anggota Bawaslu RI, Puadi menyampaikan, pelaksanaan debat harusnya tidak boleh mengikutsertakan anak. Ini mengingat debat termasuk dalam bagian dari kampanye.
"Debat Paslon merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota paling banyak tiga kali. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh melibatkan atau mengikutsertakan anak," kata Puadi saat dihubungi IDN Times.
Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tidak diatur larangan kampanye yang melibatkan anak.
Namun jika merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang pada intinya menegaskan, sesuai dengan prinsip erga omnes, ketentuan mengenai larangan kampanye dalam penyelenggaraan pilkada semestinya otomatis merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berlaku baik untuk pilkada maupun pemilu.
"Sebab tidak terdapat lagi perbedaan rezim antara Pilkada dan Pemilu sebagaimana dimaksud Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, pemaknaan pelibatan anak dapat dirujuk pada UU 7/2017 yang dikategori sebagai bentuk pelanggaran pemilihan," tuturnya.
"Oleh karena itu, pemaknaan pelibatan anak dapat dirujuk pada UU 7/2017 yang dikategori sebagai bentuk pelanggaran pemilihan," sambung Puadi.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan tayangan pada YouTube KompasTV, terlihat ada dua orang anak laki-laki menghadiri gelaran debat perdana Pilkada Jakarta yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, pada Minggu (6/10/2024).
Mereka tampak menghadap dan menyapa kamera milik awak media sambil tersenyum. Tak diketahui lebih lanjut, apa tujuan anak-anak tersebut hadir di lokasi debat.