KSAD Maruli Benarkan Ada Telegram Panglima TNI untuk Siaga 1

09 Mar 2026, 14:15 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika menghadiri acara sarasehan Badan SAR. (Dokumentasi TNI AD)

Intinya Sih

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak membenarkan adanya telegram Panglima TNI yang menetapkan status Siaga Satu, setelah sebelumnya sempat memberikan pernyataan berbeda karena surat baru diterimanya kemudian.
Anggota DPR TB Hasanuddin menyoroti perbedaan informasi antar petinggi TNI dan meminta koordinasi internal diperkuat agar publik tidak bingung terkait isu sensitif kesiapsiagaan militer.
Telegram Panglima TNI berisi tujuh perintah utama, termasuk penyiagaan penuh personel dan alutsista, patroli di objek vital, serta deteksi dini untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membenarkan adanya Telegram yang dirilis oleh Panglima TNI Agus Subiyanto yang memerintahkan prajurit TNI siaga 1. Pernyataan ini berbeda dari yang disampaikan oleh Maruli kepada media pada Minggu pagi (8/3/2026). Ia mengatakan, perbedaan respons lantaran surat mengenai status siaga I baru diterimanya pada Minggu sore.

"Iya, tulis saja KSAD sekarang bilang (betul) S1 (siaga 1)," ujar Maruli kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin (9/3/2026).

"Surat pemberitahuan S1 (Siaga 1) baru sampai," imbuhnya.

Perbedaan respons antara Maruli dengan Jenderal Agus Subiyanto menjadi sorotan anggota DPR TB Hasanuddin. Politikus PDI Perjuangan itu meminta penyampaian informasi ke publik perlu diperbaiki supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Kalau memang ada perbedaan penjelasan seperti yang muncul di publik, sebaiknya koordinasi di internal TNI diperbaiki. Jangan sampai informasi yang keluar justru membingungkan rakyat," kata Hasanuddin di dalam keterangan pada Minggu kemarin.

1. Penyampaian informasi harus terkoordinasi agar masyarakat tidak bingung

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (IDN Times/Aryodamar)

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua itu mengingatkan isu terkait dengan kesiapsiagaan militer merupakan sesuatu yang sensitif dan mudah menimbulkan spekulasi bila tidak dijelaskan dengan baik.

"Oleh karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tak menimbulkan berbagai penafsiran," katanya.

Ia menambahkan, status siaga di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar kesiapan prajurit dan dapat diberlakukan untuk berbagai kepentingan. Baik untuk latihan maupun antisipasi kemungkinan penugasan.

"Ada tiga tingkat kesiapan yaitu siaga tiga, siaga dua, dan siaga satu," tutur dia.

Siaga tiga merupakan kondisi yang masih relatif normal. Dalam kondisi ini kegiatan satuan berjalan seperti biasa tanpa adanya konsentrasi pasukan secara khusus. Siaga dua, menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi.

Biasanya kekuatan sudah dalam kondisi stand by. Sedangkan sebagian lainnya tetap menjalankan kegiatan rutin.

Sedangkan siaga satu merupakan tingkat kesiapan tertinggi. "Pada kondisi ini seluruh pasukan sudah terkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan dan logistik perorangan telah disiapkan," katanya.

Dalam situasi siaga satu, umumnya prajurit menyiapkan bekal pokok dan logistik personel untuk kebutuhan sekitar lima hingga tujuh hari. Sehingga, pasukan siap digerakan kapan pun sesuai perintah komando.

2. Status siaga TNI tak membutuhkan persetujuan DPR

TNI menjaga ketat Gedung DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Hasanuddin mengatakan, siaga TNI tak membutuhkan persetujuan atau konsultasi dengan DPR. Sebab, status siaga hanya berkaitan dengan tingkat kesiapan prajurit.

"Tetapi, bila kesiapan tersebut akan digunakan untuk operasi militer perang (OMP) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tertentu, maka penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI," katanya.

Telegram mengenai peningkatan status TNI menjadi siaga I tertuang di dalam dokumen nomor TR/283/2026 yang diteken oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah tak memberikan respons tegas mengenai terbitnya telegram dari Panglima TNI. Ia hanya menyebut TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional dan siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional maupun nasional.

"Dengan demikian maka TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin," ujar Aulia kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu malam (7/3/2026).

3. Tujuh perintah Panglima TNI dalam Telegram

TNI Angkatan Darat (AD) melalui Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) menggelar Apel Kesiapsiagaan Satuan guna mengamankan rangkaian perayaan Tahun Baru 2026 (dok. Dispenad)

Berikut 7 perintah Panglima TNI di dalam Telegram untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah:

Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan penuh personel dan alutsista di jajarannya. Personel melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta untuk melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).
Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit (obyek vital) strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.