Analis Militer: Status Siaga I TNI Bukan untuk Respons Maraknya Demo
- Status siaga I TNI diberlakukan sebagai langkah preventif menghadapi potensi dampak konflik Timur Tengah, bukan karena situasi dalam negeri atau meningkatnya aksi demonstrasi.
- Peningkatan kesiapsiagaan membuat prajurit lebih sering terlihat di ruang publik, terutama untuk pengamanan aset asing dan persiapan arus mudik Idul Fitri.
- Analis meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan dan tujuan kebijakan siaga I agar publik tidak bingung serta menjaga kepercayaan internasional terhadap stabilitas Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai instruksi siaga I yang berlaku di lingkungan TNI merupakan upaya pencegahan dalam mengambil tindakan untuk merespons perkembangan situasi yang terjadi di Timur Tengah. TNI tak boleh menunggu terjadi eskalasi situasi hingga merembet ke kondisi domestik di Tanah Air.
"Itu sebabnya mengapa TNI mengedepankan deteksi dini dan cegah dini. Jadi, ini upaya preventif dan memang sejauh ini belum ada dampak langsung dari perkembangan (konflik di Timur Tengah)," ujar Anton ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Minggu (8/3/2026).
Ia tak menampik dampak dari pemberlakuan status siaga I yakni prajurit TNI akan lebih sering dilihat di ruang-ruang publik. Sebab, salah satu implementasi dari telegram Panglima TNI yang dirilis pada Minggu (1/3/2026) itu adanya penebalan pasukan ke wilayah Jakarta. Hal itu lantaran banyak terdapat aset-aset milik negara asing di ibu kota.
"Tapi, kehadiran TNI yang lebih banyak di ruang publik juga dimanfaatkan untuk penebalan pengamanan jelang arus mudik dan arus balik Idul Fitri," tutur dia.
Di sisi lain, sejumlah analisa menyebutkan, krisis global akan menjadi terbuka bila agresi militer Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran berlangsung lebih dari empat bulan. Sejumlah rantai pasok terganggu dan harga minyak dunia akan melambung tinggi.
"Akibatnya, harga jual BBM nasional dan sejumlah barang bisa ikut naik yang dapat memengaruhi ke stabilitas domestik," katanya.
1. Publik diharapkan bisa lebih tenang saat tahu TNI siap hadapi keadaan darurat
Lebih lanjut, kata Anton, usai ditetapkan status siaga I, ribuan prajurit TNI melakukan apel khusus di kawasan Monas. Hal itu untuk memberikan pesan bahwa TNI sudah siap dalam menghadapi situasi darurat.
"Harapannya dengan adanya peningkatan kesiapan, publik dapat lebih tenang dan bijak dalam membaca eskalasi konflik di Timur Tengah. Apalagi, ada kekhawatiran terjadi panic buying BBM di domestik," katanya.
Anton memahami Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam peperangan di Timur Tengah. Tetapi, Indonesia berpeluang mengalami kolateral menjadi terbuka.
"Wilayah Perairan Indonesia memiliki empat dari 10 chokepoint yang ada di dunia. Refleksi dari konflik di Timur Tengah, serangan bisa terjadi pada negara-negara di sekitar, di mana terdapat fasilitas yang dimiliki atau digunakan oleh pihak militer yang bertikai," tutur dia.
Maka, wilayah Indonesia tidak imun terhadap serangan militer apabila konflik bersenjata terjadi di kawasan. Belum lagi wilayah Indonesia masuk ke dalam radius rudal jelajah yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Australia, Korea Utara, dan China.
2. Peningkatan status TNI jadi siaga I bukan untuk redam aksi demo
Sementara, dalam pandangan Anton, peningkatan kesiapsiagaan TNI menjadi siaga I bukan ditujukan untuk meredam aksi demonstrasi yang belakangan kembali terjadi. Publik memprotes sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap telah melanggar konstitusi. Beberapa kebijakan yang menimbulkan kritik luas di antaranya Prabowo absen memberikan kecaman terhadap agresi militer Israel dan AS ke Iran, Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP) dan kesediaan untuk meneken perjanjian bilateral tarif resiprokal dengan AS. Aksi unjuk rasa memprotes tiga kebijakan itu sudah terjadi sejak Jumat hingga Minggu pekan lalu.
"Gak untuk meredam (aksi unjuk rasa) sih. Justru (peningkatan status siaga I) untuk menghindari eskalasi atau serangan mendadak yang bisa terjadi. Untuk menekan gerakan sih enggak," kata Anton.
3. Pemerintah diminta berikan penjelasan ke publik soal kebijakan siaga I TNI
Sebelumnya siaga I di TNI dimaknai sebagai tingkat kesiapsiagaan tertinggi di mana seluruh personel wajib stand by di markas. Pengajuan cuti untuk para prajurit dibekukan dan alutsista disiapkan penuh.
Siaga I menunjukkan ancaman serius terhadap keamanan nasional baik dari luar maupun dalam negeri, seperti pemberontakan, kudeta atau konflik internasional guna menjamin kedaulatan Indonesia. Anton pun memahami munculnya informasi mengenai status siaga I di lingkungan TNI menyebabkan kebingungan di ruang publik. Itu sebabnya ia mendorong adanya penjelasan detail dari pemerintah. Apalagi situasi di Tanah Air juga dimonitor oleh dunia internasional.
"Karena informasi menyangkut status siaga I (di lingkungan TNI) ini masih simpang siur, ada baiknya pemerintah yang memberikan penjelasan. Poin-poin itu termasuk kapan status siaga I mulai diberlakukan, tujuan dari penerapan status siaga I, dan alasan TNI memberlakukan kebijakan itu. Semua harus dijelaskan," katanya.
Penjelasan itu bisa disampaikan oleh Mabes TNI. Meskipun mereka tidak memberikan konfirmasi secara lugas mengenai telegram nomor TR/283/2026 itu.
"Atau idealnya yang memberikan penjelasan langsung ke publik ya presiden. Kan kemarin presiden sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan elite. Ada baiknya dilakukan state address," tutur dia.
