KSAD Teken MoU dengan Agrinas Kembangkan Ekosistem Pertanian

06 Jul 2025, 10:46 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (kiri) meneken MoU dengan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. (Dokumentasi TNI AD)

Intinya sih...

TNI AD sudah lama mendukung sektor pertanian
Fokus TNI AD yang mengurus pertanian sudah dikritik masyarakat sipil

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Keterlibatan TNI di sektor pertahanan terus berjalan. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dengan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir mencakup pengelolaan lahan untuk food estate, budidaya komoditas pangan seperti padi dan ubi hingga distribusi hasil panen. Peran TNI AD, termasuk pendampingan petani, penerapan teknologi pertanian modern serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan usaha tani.

"Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung program strategis pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan tertulis dan dikutip pada Minggu (6/7/2025).

Wahyu mengatakan, kerja sama itu menjadi jawaban atas tantangan global seperti ancaman krisis pangan yang membutuhkan respons konkret dan kolaboratif.

1. TNI AD klaim sudah lama mendukung sektor pertanian

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (kiri) meneken MoU dengan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. (Dokumentasi TNI AD)

KSAD, Jenderal Maruli, mengatakan TNI AD sudah lama berkecimpung dalam mendukung sektor pertanian. Peran tersebut akan diperkuat melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pihak strategis, seperti BUMN di bidang pangan.

"Mudah-mudahan apa yang kami (teken) PKS hari ini, saya yakin perlu kerja keras juga. Pada intinya kami Angkatan Darat (AD) dari segala sisi fasilitas, kami akan dukung penuh kegiatan ini," kata Maruli.

Jenderal bintang empat itu juga berharap agar perjanjian itu menjadi titik awal kerja nyata di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. PT Agrinas berharap sinergi dengan TNI AD tidak hanya sebatas dokumen kerja sama

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (kiri) meneken MoU dengan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. (Dokumentasi TNI AD)

Sementara, perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara adalah Direktur Utama, Joao Angelo De Sousa Mota. Ia menyambut baik kerja sama ini dan mengapresiasi atas dukungan yang diberikan TNI AD.

"Kami ucapkan terima kasih karena kami bisa bekerja sama dengan Angkatan Darat dan atas dukungan Bapak KSAD, kami bisa memulai kegiatan ini," kata Joao.

Ia berharap, sinergi tidak hanya sebatas dokumen kerja sama tetapi akan berlanjut ke lapangan melalui program-program nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada nasional.

3. Fokus TNI AD yang mengurus pertanian sudah dikritik masyarakat sipil

Ilustrasi prajurit TNI AD ketika bertugas di Papua. (Dokumentasi Dinas Penerangan TNI AD)

Sementara, fokus TNI AD yang juga mengurus pangan sudah sejak lama dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil. Mereka mempertanyakan langkah perekrutan 24 ribu calon tamtama untuk dijadikan bagian dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Salah satu tugasnya adalah mengurusi pertanian.

Koalisi mengutip keterangan dari Mabes TNI AD yang menyebut rekrutmen calon tamtama itu bakal dijadikan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan. Mereka bukan dilatih untuk berperang dan menjadi garda terdepan menghadapi musuh. Koalisi sipil menilai rencana rekrutmen itu sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

"TNI itu direkrut, dilatih dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto, dalam keterangan tertulis, dikutip 11 Juni 2025.

Imparsial termasuk ke dalam koalisi sipil yang mengkritisi kebijakan TNI AD tersebut. Menurut Ardi, kebijakan perekrutan yang sedang dilakukan telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang tertulis di dalam aturan konstitusi dan UU TNI itu sendiri.

"Kami menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer," tutur dia