KSAD Akui Ada Keteledoran Prajurit Dalam Insiden Ledakan di Garut
- Pelibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi di Garut menyebabkan 9 dari 13 korban meninggal adalah warga sipil.
- Proses pemusnahan tidak sesuai prosedur, ledakan di lubang ketiga disebabkan oleh perlakuan ke detonator yang tidak semestinya.
- Kepala Staf TNI AD memerintahkan untuk tidak melibatkan warga sipil dalam aktivitas pemusnahan amunisi ke depannya.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengakui ada keteledoran anggotanya ketika melakukan pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025 lalu. Jenderal bintang empat itu mengakui seharusnya tidak melibatkan warga sipil di dalam aktivitas pemusnahan amunisi yang kedaluwarsa. Akibatnya sembilan dari 13 korban meninggal dunia merupakan warga sipil.
"Dulunya (warga sipil) hanya membantu masak-masak (untuk konsumsi prajurit TNI), bersih-bersih, tidak sampai mengantar (amunisi masuk ke dalam lubang). Inilah keteledoran-keteledoran yang akan kami perbaiki," ujar Maruli ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (26/5/2025).
Ia pun tak menampik warga sipil di dalam aktivitas itu diberi honor Rp150 ribu per hari. Maruli mengatakan warga sipil ikut terlibat karena melihat ada aktivitas pemusnahan amunisi di Desa Sagara yang sudah berlangsung sekitar 35 tahun. Namun, keterlibatan warga sipil ketika itu, kata Maruli hanya bersifat administratif. Mereka tak menyentuh langsung amunisi yang hendak dimusnahkan.
"Pada tahun 1985 kan (titik pemusnahan) jauh dari pemukiman warga. Sekarang kan pemukiman mendekat. Masyarakat akhirnya ikut bergabung, tadinya hanya ikut memasak, akhirnya itu juga yang membuat kami harus melakukan evaluasi," tutur dia.
1. Warga sipil akhirnya ikut dilibatkan untuk membantu mengangkat detonator ke lubang
Pernyataan Jenderal Maruli senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana. Ia mengakui prajurit TNI AD semula melibatkan warga sipil pada kegiatan yang bersifat administratif. Mulai dari memasak bagi prajurit TNI yang bermalam di Desa Sagara, menyiapkan sejumlah logistik hingga menggali lubang untuk dimasukan amunisi yang sudah kedaluwarsa.
Tetapi, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim TNI AD, warga sipil dilibatkan lebih luas dalam proses pemusnahan amunisi. "Jadi, masyarakat ikut membantu mengangkat material-material detonator, box detonator ke dalam lubang penghancuran," ujar Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini.
Total ada sembilan warga sipil yang ikut membantu memindahkan detonator ke dalam lubang ketiga. "Sembilan masyarakat ini bahu-membahu membantu mengangkat detonator ke dalam lubang itu hingga diterima oleh para prajurit. Dan saat itu lah kesalahan terjadi," katanya.
2. Detonator tiba-tiba meledak karena pemusnahan dilakukan tak sesuai SOP
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim TNI AD ledakan di lubang ketiga disebabkan oleh proses pemusnahan yang tak sesuai prosedur.
"Jadi, ada perlakuan ke detonator yang tidak semestinya. Pada kondisi detonator afkir, expired, membutuhkan penanganan khusus. Sementara, yang membantu adalah masyarakat. (Detonator) dituang dan diterima oleh prajurit kami yang ada di dalam (lubang ketiga)," kata jenderal bintang satu itu.
Proses dimasukkannya detonator ke dalam lubang ketiga disaksikan oleh Kepala Gupusmu III Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Kolonel Cpl Antonious Hermawan. "Tetapi, ledakan keburu terjadi," imbuhnya.
Itu sebabnya, kata Wahyu, selain empat prajurit TNI AD yang gugur, sembilan warga sipil juga ikut menjadi korban meninggal. Ia pun memastikan semua korban dari warga sipil berada di dekat titik ledakan. Sehingga, warga sipil yang menjadi korban bukan karena hendak memulung sisa amunisi untuk dijual kembali.
3. KSAD perintahkan dalam proses pemusnahan amunisi tak lagi libatkan warga sipil
Berkaca dari peristiwa di Kabupaten Garut, kata Wahyu, maka KSAD Maruli memerintahkan dalam aktivitas pemusnahan amunisi tidak lagi melibatkan warga sipil. Baik untuk kegiatan administratif dan mengangkut amunisi.
"Ke depan kegiatan itu akan melibatkan semua unsur teknis dari TNI Angkatan Darat. Ada polisi militer, kesehatan, selain peralatan sendiri dan ada perbekalan serta angkutan," ujar Wahyu.
Sehingga, penanganan perbekalan dan logistik sepenuhnya ditangani oleh prajurit TNI AD. Tidak ada lagi warga sipil di area pemusnahan.
"Ada juga pelibatan satuan ZENI nantinya dalam kegiatan penghancuran itu. Di mana satuan ZENI punya blanket bomb, robot bomb, perlengkapan untuk EOD untuk membantu penanganan muhandak (munisi dan bahan peledak). Polisi militer dilibatkan untuk pengamanan ring (di titik peledakan) dan satuan kewilayahan yang tentu akan mengamankan ring di mana kegiatan tersebut dilaksanakan," tutur dia.
