Kuasa Hukum Desak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Oriental Circus

Menurut dia, investigasi Komnas HAM tahun 1997 tidak komprehensif karena tidak melibatkan semua korban. Dia mengatakan, tidak semua korban dimintai pendapat terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami, sebab saat itu semua sudah pergi.

"Kejadian-kejadian yang mereka alami, sebab saat itu sudah lari-lari semua. Nah sekarang, mumpung para korban itu bersatu, kumpul, maka harus didengar. Ketika sudah didengar ternyata masih banyak juga korban-korban yang masih di dalam Taman Safari, tentu itu harus diselamatkan," kata dia.

Dia juga menyoroti sikap Taman Safari Indonesia yang disebut tak menunjukkan pengakuan bersalah meski kasus ini telah viral. Dia pun mendesak pertanggungjawaban dari pihak terkait.

"Seakan-akan tidak ada pelanggaran HAM di situ, tidak ada perbudakan, tidak ada kekejaman," kata Sholeh.

Sholeh menekankan pentingnya kompensasi bagi para korban. Apalagi rekomendasi dari Komnas HAM pada 1997 tidak memuat soal kompensasi, padahal para eks pekerja ini harus melanjutkan hidupnya.

"Terakhir yang menurut saya paling penting, selama mereka menjadi budak, tidak pernah terima gaji, (tapi) menerima kekejaman kekerasan, maka harus ada ganti rugi kepada para korban," kata dia.

Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa eksploitasi ke Kementerian HAM. 

Kasus dugaan eksploitasi ini diduga dilakukan oleh Taman Safari Indonesia yang terjadi pada periode tahun 1970 hingga 1980-an.

"Kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka, karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Testimoni tentang hal-hal yang menyebabkan trauma yang menyakitkan. Tidak mudah, tetapi kami membutuhkan itu. Kami membutuhkan statement langsung dari mereka yang menjadi korban," kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, usai pertemuan, Selasa (15/4/2025).