Kubu AMIN Minta Istana Dipasangi Kentongan, Tanda Demokrasi Bermasalah

16 Des 2023, 06:32 WIB

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid ketika tiba di rumah pemenangan AMIN pada Selasa (14/11/2023). (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid meminta Istana Negara memasang kentongan sebagai penanda bahwa demokrasi di Indonesia sedang bermasalah.

Selain di Istana, Jazilul juga menyarankan agar kentongan itu juga dipasang di kantor Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya pikir Istana sekarang ini harus dipasangi kentongan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah. Kalau perlu di kantor MK dipasang kentongan mengingatkan. Kalau bahasanya Pak Muhaimin, gak bahaya tah," ujar Jazilul di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

1. Demokrasi di Indonesia perlu dibangunkan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (IDN Times/Aryodamar)

Asisten Ketua Timnas AMIN itu berpandangan, demokrasi Indonesia harus dibangunkan. Dia juga berharap supaya institusi politik harus bekerja sesuai porsinya dan tidak mengintervensi.

"Demokrasi harus kita bangunkan, institusi-institusi politik harus dalam porsinya jangan ada intervensi. Termasuk juga kalau tidak dilarang oleh KPU dan Bawaslu pasang kentongan di TPS," ungkap Jazilul.

Jazilul menyampaikan, gerakan kentongan merupakan gerakan kebudayaan yang telah berjalan di masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan, gerakan kentongan ini menjadi tanda sedang berjalannya gerakan perubahan.

"Saya pikir simpel, jadi gerakan kentongan ini gerakan budaya, gerakan rakyat, nggak aneh di daerah-daerah," kata dia.

"Kita sebagai tanda disebutkan tadi dan itu saya berharap dari kemarin sejak hari ini, pokoknya kalau ada kentongan itu artinya ada perubahan," sambungnya.

2. Anies sebut demokrasi di Indonesia menurun

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi gugatan batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Anies menilai saat ini rakyat sudah tidak lagi percaya kondisi demokrasi di Indonesia. Setidaknya, menurut Anies, ada tiga indikator yang membuat rakyat mulai krisis kepercayaan terhadap demokrasi di negeri ini.

Kebebasan berbicara, dijelaskan Anies, mulai terbatas. Anies menyatakan UU ITE sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerat mereka yang kritis.

"Kebebasan berbicara sudah menurun. Indeks demokrasi kita pun menurun. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan dan digunakan secara karet di UU ITE. Lalu, pasal 14 dan pasal 15 tahun 1946 masih tetap digunakan sehingga kebebasan berbicara menjadi terganggu," ujar Anies.

Indikator kedua, sudah tidak ada lagi oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah. Indikator ketiga, ada keraguan Pemilu 2024 bisa dilakukan secara netral dan jujur.

"Jadi, persoalan kita saat ini lebih dari sekadar partai politik tak lagi dipercayai oleh publik," ujar dia.

3. Wakanda No More, Indonesia Forever

Anies Baswedan jelang debat perdana Capres 2024 pada Selasa (12/12/2023). (IDN Times/Amir Faisol)

Pada Debat Pilpres 2024 putaran pertama, Anies menyinggung terkait demokrasi di Indonesia. Ia juga akan menjamin memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk berpendapat ketika nanti terpilih.

Sebagai penutup, Anies Baswedan juga mengenalkan tagline 'Wakanda No More, Indonesia Forever' sehingga banyak diperbincangkan oleh khalayak publik di jejaring media sosial.

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Angga Putra Fidrian mengatakan tagline 'Wakanda No More, Indonesia Forever' merupakan simbolisasi masyarakat yang tidak bisa menyampaikan pendapat.

Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat menyinggung negeri wakanda. Namun khusus gesture tubuh yang diperagakan pada saat menyampaikan 'Wakanda No More Indonesia Forever' memang sengaja disiapkan untuk sesi debat perdananya.

"Kalau tentang wakanda itu sering disampaikan ya, itu simbolisasi masyarakat yang nggak bebas berpendapat, nah memang gesture itu disiapkan di khusus untuk debat, gitu," kata Angga.