Kuliah Umum Jusuf Kalla di AS: Singgung Dampak Demokrasi Liberal

Dalam materinya yang bertajuk Indonesia at a Crossroads, JK membedah dampak dari penerapan ekonomi dan politik liberal. Mantan wakil Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko "Jokowi" Widodo itu mengakui demokrasi liberal pascareformasi memang sukses membuka akses kompetisi politik menjadi lebih luas dan inklusif.

Namun, ada yang disayangkan oleh JK hingga saat ini. Sebab, kebebasan tersebut tidak selalu diimbangi dengan lahirnya pemimpin yang memiliki pengalaman dan kapasitas memadai.

"Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan," kata JK dalam keterangan resminya.

Untuk mengatasi arah pembangunan yang kerap tidak menentu, JK menyuarakan urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN. Wacana ini bukan bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke era demokrasi terpimpin, melainkan murni demi kepentingan perencanaan nasional.

Saat ini, ketiadaan haluan negara membuat program pembangunan sering terputus atau berubah total setiap kali terjadi pergantian presiden. Akibatnya, pencapaian dan tujuan jangka panjang dari setiap periode kepemimpinan menjadi tidak terukur secara berkelanjutan.

"GBHN itu penting agar negara bisa bikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah. Tapi prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi," ujar tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut.

Selain soal politik, JK juga menyinggung sejarah kelam krisis ekonomi 1997 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Menurutnya, krisis tersebut diperparah oleh kebijakan liberalisasi perbankan yang serba bebas tanpa pengawasan ketat dari pemerintah. Bayangkan, konglomerat diberikan kemudahan ekstrem untuk mendirikan bank hanya dengan modal Rp2,5 miliar saja.

"Semua deregulasi, bank terbuka, lalu berdirilah 250 bank, pemerintah bangga pada waktu itu (padahal memicu krisis)," ujar JK di hadapan para akademisi AS.