KPU Hemat Biaya Pengadaan Logistik Pemilu 2019 hingga 85 Persen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim melakukan penghematan anggaran KPU melalui efisiensi biaya pengadaan logistik pada Pemilu 2019. "Perlu kami infokan, KPU melakukan penghematan dari anggaran logistik yang di anggaran 2018 itu kurang lebih sekitar Rp548 miliar,” kata Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU.

Pramono mencontohkannya dalam hal pengadaan kotak suara dan bilik suara yang menghemat 30 persen anggaran. Model kotak suara yang akan dipilih itu sendiri terdiri dari dua bahan dasar, yaitu karton dan plastik.

Masing-masing opsi kotak suara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, KPU mencari berbagai alternatif untuk memangkas biaya yang dikeluarkan, salah satunya dengan penggunaan kotak suara kardus.

Proses pengadaan logistik Pemilu juga sepenuhnya dilakukan secara online, yakni e-katalog. Proses lelang secara online ini, kata Arief, sudah dilakukan KPU sejak Pilkada serentak 2015. Menurut dia, sistem ini untuk efisiensi dan transparansi pengadaan logistik Pemilu, karena biaya pendistribusian digabung dengan biaya pengadaan melalui e-katalog.

Jadi kami akan dorong pada saatnya nanti seluruh logistik Pemilu harus diadakan melalui e-katalog. Supaya terjadi penghematan yang luar biasa besar," jelas Arief di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11) lalu.

Dalam Pasal 340 Undang-Undang Pemilu tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Sebagai informasi, harga kotak suara berbahan dasar karton sebesar Rp100 ribu. Sedangkan yang berbahan dasar plastik, harganya bisa dua kali lipat.

Pramono menuturkan, proses lelang dalam Pemilu 2019 lebih efektif dan efesien dalam hal pengeluaran anggaran. Hal ini mampu menekan biaya hingga 85 persen dari harga penghitungan sendiri (HPS).  

Ia mencontohkan, dari nilai kontrak untuk produksi kotak suara pihaknya mengeluarkan Rp284,1 miliar. Sementara pagu anggaran yang disiapkan KPU adalah Rp948,1 miliar. Sehingga, penghematan anggaran mencapai Rp663,9 miliar atau sekitar 70,03 persen.

Lalu untuk bilik suara hanya menggunakan Rp59,8 miliar dibanding dari total pagu anggaran yang berjumlah Rp196 miliar. Ada penghematan anggaran senilai Rp136,2 miliar atau sekitar 69,49 persen.

Biaya tersebut juga telah termasuk ke dalam proses pengiriman, sehingga KPU tidak perlu melakukan lelang lagi untuk mencari siapa yang nantinya akan mengirim logistik ke daerah karena sudah satu paket di pemenang lelang.

Masih kata Pramono, pihaknya menggunakan sistem e-katalog sebagai upaya meminimalisir risiko pelanggaran hukum. Hal ini karena pihaknya melibatkan instansi berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi potensi-potensi masalah hukum.

Selain itu, kata Pramono, KPU juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proses pengadaan logistik Pemilu.

Logistik meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta pemilu, segel, hologram, dan buku panduan. Pada tahap pertama, logistik yang telah diproduksi adalah kotak suara dan bilik suara.

Kepala Subbagian Standar Barang dan Jasa Biro Logistik KPU Fandu Dwiadma menjelaskan, e-katalog mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, kepastian penyedia, jaminan kualitas dan standarisasi spesifikasi teknis barang.

Selain itu, proses tersebut menghemat sumber daya manusia karena hanya membutuhkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan, serta dapat mengurangi risiko pengadaan dan dampak hukumnya.

Proses pengadaan katalog tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU RI, sehingga KPU provinsi serta KPU kabupaten dan kota tinggal melakukan pemesanan pembelian barang di prakatalog.lkpp.go.id, sama halnya jika kita lakukan belanja online.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini mengatakan, penghematan anggaran merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan Pemilu secara serentak. Pelaksanaan ini dapat menghemat pembiayaan honorarium petugas pelaksana lapangan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan lain-lain.

“Semula, dibayarkan dua kali untuk Pileg dan untuk Pilpres akibat pemilunya terpisah. Sekarang bisa dihemat karena dibayar hanya sekali untuk menyelenggarakan dua pemilu (Pileg dan Pilpres), akibat tahapannya yang diselenggarakan bersamaan.

Namun, Titi berpendapat, pelaksanaan pemilu serentak akan membuat biaya logistik, sosialisasi, dan dukungan kampanye akan bertambah. Itu sebabnya, anggaran pemilu serentak memerlukan pengawalan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pemilu.