Larangan Mudik dan Dampaknya untuk Bisnis Jasa Angkutan Umum Aceh

Pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah menjadi pukulan tersendiri bagi para pembisnis angkutan darat. Sebab, perjalanan harus dihentikan lagi di kala bisnis jasa transportasi belakangan ini berlahan membaik.

Ketua Organda Aceh, Ramli mengatakan, sebelum dikeluarkan edaran, jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa transportasi bus tahun 2021 meningkat 30 persen.

"Sebab, di saat jumlah penumpang berangsur-angsur mulai normal, tiba-tiba harus kembali turun," kata Ramli (27/4/2021).

Ramli menceritakan, di 2020 atau tahun pertama pandemik COVID-19, banyak perusahaan bus di Aceh mengalami kerugian. Jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan darat turun hingga 70 persen.

Itu dikarenakan COVID-19 baru pertama kali terjadi sehingga masyarakat takut melakukan perjalanan. Ditambah lagi, ketika lebaran warga dilarang untuk melakukan mudik.

"Tentunya kalau kita kembali ke awal, awal COVID-19 pada Maret hingga Juni 2020 lalu, transportasi betul-betul dalam keadaan mati suri. Karena waktu itu belum ada vaksinasi dan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.

Aktivitas mudik berdasarkan pantauan yang dilakukan Ramli di sejumlah terminal berlahan mulai terlihat meningkat.

Menghindari kejadian seperti tahun lalu, Organda Aceh meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dari kebijakan yang telah diedarkan. Misalnya, pelarangan hanya berlaku untuk pengangkutan antar lintas provinsi saja, tidak termasuk lintas kota.

"Berilah kesempatan kita untuk bisa mengangkut penumpang di dalam Provinsi Aceh. Misalnya dari Banda Aceh ke Lhokseumawe. Tetapi kalau sudah keluar dari Aceh atau keluar dari provinsi, itu silahkan pemerintah melarang," kata Ramli.

Jika pemerintah membolehkan untuk mengangkut penumpang masih dalam wilayah provinsi saat libur mudik nanti, Organda Aceh berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam armada kendaraan mereka.

"Protokol-protokol kesehatan juga kita akan ketatkan, ini penting untuk kepentingan kita bersama," ucapnya.

Jika tidak ada keringanan dari edaran pelarangan mudik, Organda Aceh meminta kepada pemerintah untuk tegas dalam melakukan operasi. Ramli beserta pebisnis jasa transportasi angkutan umum lainnya tidak ingin ada tebang pilih.

Pernyataan itu disampaikan Ramli karena berkaca dari pelarangan mudik tahun lalu yang kemudian melahirkan angkutan umum ilegal plat hitam.

"Kalau memang tidak bisa --mudik-- plat hitam juga jangan ada yang beroperasi. Ini penting sekali. Sebab itu kesempatan mereka ketika plat kuning angkutan resmi dari pemerintah tidak diberi beroperasi tetapi plat hitam dibiarkan beroperasi," kata Ramli.

“Ini siapa yang bertanggung jawab? Sesudah kami rugi, ini tertimpa tangga lagi. Mobil plat-plat hitam berkeliaran,” imbuhnya.