Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SAPA 129 tetap beroperasi setiap Jumat meski aparatur sipil negara (ASN) menjalankan kebijakan work from home (WFH). Layanan tersebut tetap dibuka di lantai 1 Gedung KemenPPPA.
Kementerian menegaskan pengawalan kasus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski ada perubahan pola kerja ASN.
Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu mengatakan kebijakan WFH yang diterapkan kementeriannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN.
“KemenPPPA tentu berkomitmen menjalankan transformasi budaya kerja yang menjadi arahan Bapak Presiden dan ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB No. 3 Tahun 2026,” kata Titi, Jumat (10/4/2026).
Dia menjelaskan, penerapan WFH bukan hal baru bagi KemenPPPA karena sebelumnya kementerian tersebut telah menerapkan pola kerja fleksibel berupa work from anywhere (WFA) setiap Jumat sejak 2025.
“Bahkan KemenPPPA sebetulnya sejak tahun 2025 telah melaksanakan WFA setiap hari Jumat, sehingga kebijakan WFH bukan hal yang baru lagi, tinggal penyesuaian lokasi kerja yaitu di rumah,” ujarnya.
Menurut Titi, hasil evaluasi internal menunjukkan pola kerja fleksibel tetap menjaga produktivitas pegawai dan tidak mengganggu layanan publik. Apalagi berlaku signifkan pada pengamatan listrik, air dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
“Dari hasil evaluasi melalui survei, penerapan FWA/WFA (saat ini WFH) yang pernah dilakukan di Kemen PPPA, pola kerja tersebut terbukti efektif di mana pegawai tetap produktif dan tidak mengganggu pelayanan publik kami, serta menghemat penggunaan energi (listrik,air dan BBM),” katanya.
Dia menegaskan perubahan pola kerja harus tetap sejalan dengan capaian kinerja organisasi serta menjamin layanan bagi korban kekerasan tetap optimal.
“Dan perubahan pola kerja tersebut harus dijaga agar tetap bisa selaras dengan capaian kinerja organisasi, dan menjamin bahwa layanan publik kami terkhusus layanan korban kekerasan, tetap berjalan optimal,” kata Titi.
Selain menjaga kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong budaya kerja yang lebih ramah lingkungan.
“Perubahan pola kerja ini juga mjd penguat komitmen bersama utk membangun kebiasaan kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.