Legilator NasDem Tolak Wacana Kapolri Diangkat Presiden Tanpa Restu DPR

Ia menambahkan, bila dalam prosesnya fit and proper test tersebut dianggap masih kurang memadai maka harus dievaluasi secara komprehensif. Namun, jangan sampai mandat konstitusi ini tereduksi sehingga makna negara demokratis itu pudar begitu saja.

"Jika terdapat kekurangan, maka kita memperbaikinya secara komprehensif tanpa harus mereduksi mandat konstitusi dan penjelmaan demokratis di atas," kata dia.

Lebih jauh, Rudianto menjelaskan, dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 disebutkan adanya negara demokrasi konstitusional Indonesia. Penafsiran demokrasi konstitusional ini menghadirkan mekanisme check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pengimbangan dan pengawasan di parlemen merupakan suatu manisfestasi dari DPR sebagai daulat rakyat.

Karena itu, ia menilai, konstitusi mengatur setiap alat negara membutuhkan validasi konstitusional melalui DPR. Hal ini menjadi hakikat sebuah negara demokratis.

"Hadirnya kontrol antar cabang kekuasaan (control mechanism) yang bersumber dari rakyat," kata Legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar pengangkatan kapolri tidak perlu diseleksi DPR agar prosesnya independen. Polri harus bisa bekerja secara independen tanpa harus takut dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak boleh diganggu, baik oleh berbagai hal yang bersifat unsur politik, partai, atau badan legislatif.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Dwiyanto Prihartono mengungkapkan, posisi kepolisian cenderung tertarik oleh berbagai kekuatan politik, termasuk kekuatan partai dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Bahasa gampangnya ada bargaining position mereka di sana. Itu tembus sampai ke daerah-daerah, sehingga sistem komando pun menjadi terganggu, karena faktor politik lebih mendominasi ketimbang faktor profesionalnya kepolisian," ungkap Dwiyanto dilansir ANTARA.