Legislator Dorong RUU Reforma Agraria Koreksi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Ia menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur secara lebih jelas pembatasan penguasaan tanah, evaluasi terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan, penyelesaian konflik agraria, hingga integrasi data lintas sektor. Azis juga mengingatkan reforma agraria tidak identik dengan pembagian tanah.

Menurut dia, redistribusi lahan harus diikuti akses terhadap modal, teknologi, irigasi, benih, pendampingan, kelembagaan usaha hingga pasar.

“Tanah yang diberikan tanpa modal, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha dan akses pasar dapat kembali dijual karena penerima tidak mampu mengolahnya,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong reforma aset disatukan dengan reforma akses. Menurut Azis, petani yang memperoleh tanah juga perlu didorong masuk dalam kelembagaan ekonomi seperti koperasi sehingga mampu membeli sarana produksi, mengolah hasil panen, membangun sistem penyimpanan dan memperkuat posisi dalam rantai distribusi.

Dengan skema tersebut, kata dia, reforma agraria dapat terhubung dengan agenda ketahanan pangan, hilirisasi, pembiayaan rakyat dan pengembangan industri berbasis wilayah.

Di sisi lain, Azis menegaskan koreksi terhadap struktur penguasaan tanah tetap harus dilakukan dengan menjamin kepastian hukum. Investasi dan kegiatan usaha yang memperoleh hak secara sah, memenuhi kewajiban serta menjalankan kegiatan produktif, menurut dia, tetap harus memperoleh perlindungan.

Ia berharap pembahasan RUU Reforma Agraria menghasilkan aturan yang mampu mengatasi tumpang tindih kewenangan pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, dan pemerintahan daerah.

“Reforma agraria harus menjadi jalan tengah yang tegas: tidak merusak produktivitas, tetapi tidak membiarkan ketidakadilan; tidak mengabaikan kepastian hukum, tetapi tidak menjadikan hukum sebagai benteng bagi penguasaan yang berlebihan,” kata Azis.