25 Tahun Komnas Perempuan, Kerap Hadapi Berbagai Tantangan dan Konflik
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merayakan Perayaan 25 Tahun lembaga ini. Komnas Perempuan hadir lahir usai maraknya kasus kekerasan pada perempuan di Tragedi Mei 1998.
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan sejak muncul lembaga ini ada dalam pusaran tantangan, karena harus langsung menyikapi konflik bertubi-tubi usai orde baru.
“Namun memang Komnas Perempuan sejak awal lahir terus berada dalam pusaran tantangan. Ia (Komnas Perempuan) langsung dituntut untuk menyikapi konflik bertubi di banyak daerah yang terjadi segera setelah Orde Baru seolah tumbang ketika Presiden Soeharto sebagai simbol mengundurkan diri,” kata Andy dalam sambutannya, di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
1. Era otonomi daerah memunculkan tantangan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Andy menjelaskan era otonomi daerah memunculkan tantangan baru, dengan politisasi identitas primordial yang menguat dan isu moralitas menjadi cara untuk menggalang dukungan massa. Kebijakan diskriminatif mulai memakan korban.
“Demikian juga serangan kepada kelompok minoritas agama. Kondisi diperburuk oleh politik transaksional, korupsi dan juga proses penegakan hukum yang dirasakan terus menjadi batu sandungan bagi perempuan korban kekerasan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan,” ujarnya.
Baca Juga: Komnas Perempuan Soroti Kejahatan pada Jurnalis Jelang Pemilu 2024
2. Rentannya perempuan pembela HAM
Acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Dalam proses memperjuangkan perbaikan payung hukum dan implementasinya, Komnas Perempuan kerap mendapat kecaman. Seperti juga perempuan pembela HAM.
Editor’s picks
“Kami tidak imun dari intimidasi dan stigma,” kata dia.
Baca Juga: Komnas Perempuan Soroti Layanan Kesehatan Mental Korban KDRT
3. CATAHU jadi rujukan andalan data nasional
Kantor Komnas Perempuan di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (Google Street View)Dia mengaku, selama 25 tahun ini ada berbagai keterbatasan dan tantangan sebagai batu uji daya tangkas (agility) dan kapasitas kepemimpinan. Contoh Catatan Tahunan atau CATAHU yang lahir untuk pendokumentasian namun terhalang dana.
Data nasional yang ada ini kerap landasan advokasi kebijakan atas kerja sama dari berbagai lembaga pengada layanan.
“Maka dari 25 lembaga pengada layanan yang turut mengumpulkan datanya pada tahun 2001, sampai Catahu 2022 sudah ada 1.821 lembaga layanan dan institusi penegak hukum lima yang turut dalam pendokumentasian Catahu naik 73 kali lipat. Hingga kini, Catahu masih menjadi rujukan andalan data nasional yang dinanti banyak pihak,” ujarnya.
4. Ada 47 hasil pemantauan dan pelaporan kondisi HAM perempuan
Acara puncak perayaan 25 Tahun Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)Dalam 25 tahun, terdata 470 publikasi Komnas Perempuan yan mana 423 di antaranya diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan terbagi di tujuh kategori.
Ada 47 hasil pemantauan dan pelaporan kondisi HAM perempuan, 34 dokumen hasil pemetaan dan pendokumentasian, 73 kajian dan pengembangan konsep, 62 naskah masukan kebijakan, 74 instrumen pengembangan pengetahuan, 64 materi kampanye publik serta 69 laporan kelembagaan Komnas Perempuan.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
