DPRD DKI: Kebijakan Belajar di Rumah Bagus, Tapi Tak Memuat Solusi
Ilustrasi dokter anak. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyoroti masalah penerapan belajar di rumah yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut dia gagasan belajar dari rumah adalah hal yang baik, tetapi tidak memuat solusi.
"Gagasannya baik, tapi tanpa solusi. Sudahkah Kemendikbud membuat inovasi kurikulum untuk menerapkannya? Kita mau belajar di rumah, bagaimana caranya? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki gadget di rumahnya? Itu kan gak ada solusinya," kata Zita kepada
1. Konsep merdeka belajar dianggap mengkotak-kotakkan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat menyajikan presentasi policy responds kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim (Instagram/Zitaanjani)Zita juga menyinggung isu merdeka belajar yang menurut dia malah mengkotak-kotakkan dengan konsep belajar di rumah, karena menurut dia belajar bisa di mana saja.
Selain itu, konsep belajar di rumah dan merdeka belajar dinilai sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Baca Juga: Pembelajaran Tatap Muka, Begini Penjelasan Menteri Nadiem Makarim
2. Izin pembelajaran tatap muka tidak memperhatikan nasib wilayah zona merah, oranye dan kuning
Editor’s picks
Ilustrasi belajar daring di tengah pandemik COVID-19 yang kian masif di Indonesia (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)Zita juga mengatakan bahwa keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk membuka sekolah di zona hijau COVID-19 sudah baik, tetapi tidak memuat pengaplikasiannya dan mempertanyakan nasib sekolah yang berada di zona merah, oranye, dan kuning. Apalagi, saat ini DKI Jakarta masih masuk dalam zona merah.
"Jangan sampai kebijakan tersebut mengarah ke diskriminasi, jadi edukasi itu harus untuk semua," ucap dia.
3. Solusi yang ada tidak bisa menjangkau semua hal
IDNTimes/Wira SanjiwaniSelain itu, Zita mengatakan keputusan pembelajaran tatap muka tidak menghasilkan solusi untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau non tatap muka.
Dia mempertanyakan bagaimana nanti kurikulum dan alat penunjang PJJ ke depannya akan seperti apa.
"Banyak sekali masalah yang terjadi karena solusinya one solution fit to all, semuanya masuk ke satu solusi, kan gak bisa di Indonesia itu kondisi pendidikan macam-macam, ada yang gak mampu, sedang, di pedalaman, di kota itu kan harus ada solusinya. Makanya saya bilang jangan sampai menuju new normal jadi new problem dan new discrimination," katanya.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Kemendikbud: Sekolah Tak Perlu Tuntaskan Kurikulum
Berita Terkini Lainnya
