Hari Kerja Layak, Buruh Perempuan Desak Sistem Kerja Kontrak Dihapus
ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Setiap tanggal 7 Oktober diperingati sebagai Hari Kerja Layak Sedunia atau World Day for Decent Work. Namun banyak hal dan ketidakadilan yang dirasakan buruh perempuan.
Perempuan Mahardhika Sukabumi mengatakan, sistem kerja kontrak yang sangat fleksibel saat ini dinilai bertentangan dengan prinsip kerja layak. Selain itu, menurut mereka, hal ini paling banyak dipraktikan pada industri yang mayoritas pekerjanya perempuan atau pada posisi-posisi yang biasanya ditempati oleh perempuan.
"Seperti pada industri padat karya yang saat ini menjadi industri besar di Sukabumi, kontrak berlaku paling panjang 1 tahun sampai hanya 2 minggu. Hal ini berdampak hilangnya hak-hak buruh perempuan seperti cuti menstruasi dan melahirkan," kata Koordinator Perempuan Mahardhika Sukabumi, Lilis Suryati, dalam agenda Memperingati Hari Kerja Layak "Sistem Kerja Kontrak Menghambat Perempuan Mencapai Hidup Layak", Sabtu (7/10/2023).
Baca Juga: Buruh Perempuan Minta Cabut Permenaker soal Waktu Kerja dan Pengupahan
1. Upah rendah bagi buruh perempuan
Buruh Pabrik PT Sophian Indonesia masih tetap bekerja di saat pemerintah menerapkan kebijakan tiga hari di rumah saja, Sabtu (10/7/2021). (Foto: Rudal Afgani)Selain itu, buruh perempuan juga menyoroti bagaimana pemenuhan target produksi semakin meningkat padahal potensi putus kontrak juga mengintai. Buruh perempuan juga dihadapkan pada kondisi pemberian upah minimum saat ini. Perempuan Mahardika Sukabumi mengungkap, ada model pencurian upah lainnya yang menjadi budaya di pabrik padat karya, terutama garmen.
"Lembur tidak dibayar dimana target produksi yang sangat tinggi harus tercapai setiap harinya, dan memaksa buruh bertanggung jawab yang artinya tidak ada upah tambahan meski bekerja di luar jam kerja yang seharusnya agar target tercapai," ujar Lilis.
2. Pemerintah dianggap abai melindungi buruh perempuan
Editor’s picks
Ilustrasi buruh perempuan (IDN Times/Dhana Kencana)Perempuan Mahardika Sukabumi juga menyoroti pemerintah yang dirasa justru mengelurkan aturan-aturan yang semakin mendukung terciptanya sistem kerja yang tidak layak bagi buruh, di antaranya UU No. 6 Tahun 2023 tentangCipta Kerja dan PERMENAKER No. 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Perusahaan Indusri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
"Dimana pada peraturan tersebut pemerintah melegalkan perusahaan untuk memangkas upah hingga 25 persen. Pemerintah daerah juga tampak tidak sigap dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan yang muncul di wilayah Sukabumi, karena situasi yang dijabarkan di atas telah lama terjadi dan belum ada perubahan," kata Lilis.
3. Minta sistem kerja kontrak dihapuskan
Ilustrasi aktivitas buruh di salah satu pabrik kopi di Sumatra Utara. (IDN Times/Prayugo Utomo)Maka dari itu, dalam rangka Hari Kerja Layak 2023 Perempuan Mahardhika Sukabumi meminta beberapa hal pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pertama adalah menghapus sistem kerja kontrak, kemudian memberikan serta menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi buruh perempuan.
"Pemerintah Daerah Sukabumi harus mengawasi dan menindak perusahan-perusahan yang masih memberlakukan Permenaker No. 5 Tahun 2023 yang sudah habis masa berlakunya," ujar Perempuan Mahardika Sukabumi.
Selain itu, Pemerintah Daerah Sukabumi diminta memastikan perusahaan memberikan hak dasar buruh perempuan seperti cuti menstruasi dan cuti melahirkan, juga cuti keguguran, termasuk cuti ketika mengurus kasus kekerasan bagi buruh perempuan yang menjadi korban.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan UU Ciptaker, Buruh Bersiap Mogok Kerja Nasional
Berita Terkini Lainnya
