KontraS: Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 RT 012 LK 01 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung digelar, Minggu (18/2/2024). (IDN Times/Martin L Tobing).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hasil analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan pelaksanaan Pemilu 2024 belum bebas dari fenomena intimidasi dan kekerasan.
Pemilu yang diwacanakan riang gembira disebut tak sesuai dengan realita di lapangan. Berbagai kasus intimidasi hingga kekerasan yang berkaitan dengan kepentingan politik elektoral masih terus mewarnai jalannya pemilu, bahkan hingga pascapemilu.
“Kami menemukan setidaknya 18 peristiwa berkaitan dengan kekerasan (politically motivated violence) dengan rincian penganiayaan 13 peristiwa, bentrokan 5 peristiwa dan intimidasi 8 peristiwa,” kata Wakil Koordinator Kontras Andi Rezaldy dalam konferensi pers, Jumat (23/2/2024).
Baca Juga: ICW dan KontraS Soroti Anggaran Sirekap Rp3,5 Miliar Malah Error
1. Ada 80 korban luka dan empat meninggal dunia
Ilustrasi - Salah satu petugas TPS yang memantau jalannya pemilu 2024 pekan lalu.(IDN Times/Cokie Sutrisno)Dari 18 peristiwa kekerasan itu termasuk penganiayaan, bentrokan, dan intimidasi, memakan 80 korban luka-luka dan empat meninggal dunia.
Salah satu contoh kasus yang mencuat yakni pada simpatisan capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang meninggal karena diduga dianiaya oleh pendukung dari pasangan calon nomor urut dua di Sleman Yogyakarta.
“Selain itu, berdasarkan pemantauan kami, terdapat setidaknya 4 kasus bentrokan yang terjadi di Pulau Papua, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, menimbulkan setidaknya 62 korban luka-luka disebabkan oleh perebutan suara caleg,” kata dia.
Baca Juga: Petugas KPPS Diteror Bom, KontraS Pertanyakan Perlindungan dari KPU
Editor’s picks
2. Potensi terjadinya kekerasan selama proses pemilu masih mengintai
Konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan memaparkan temuan awal terkait kekacauan pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (instagram.com/kontras_update)Meski pencoblosan telah usai, Andi mengatakan, keberlanjutan potensi kekerasan dan bentrokan masih menjadi ancaman. Itu karena proses pemilu khususnya rekapitulasi, pengumuman resmi oleh KPU hingga sengketa belum rampung hingga saat ini.
“Maka, penting untuk mengantisipasi berbagai bentuk potensi peristiwa tersebut,” ujarnya.
3. Pembatasan kebebasan berekspresi selama pemilu
TPS 31 Kedaton Balam. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Andi mengatakan, pihaknya juga menyoroti terkekangnya kebebasan berekspresi selama Pemilu, dengan banyak pelaporan terhadap kritisisme terhadap kecurangan. Fenomena ini mencoreng kebebasan dan hak asasi manusia dalam konteks gelaran demokrasi lima tahunan.
“Berbagai pelaporan dilakukan kepada mereka yang kritis menyuarakan pendapat, khususnya mengenai kecurangan," katanya.
Salah satu yang mencuat, yakni tindakan pelaporan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang melaporkan tiga aktor film Dirty Vote yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti serta sutradara Dandhy Laksono ke Mabes Polri.
"Selain itu, penulis buku ‘Kronik Penculikan’ tak luput dari objek pelaporan ke Bawaslu karena dinilai telah melakukan black campaign,” ujar Andi.
Berita Terkini Lainnya
