Pemberdayaan Perempuan Berkontribusi Tuntaskan Stunting Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030. (dok. Humas KemenPPPPA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengungkapkan stunting adalah masalah multisektoral. Karena terjadi karena penyebab langsung maupun tidak langsung.
Bintang mengatakan, target penurunan prevalensi stunting di Indonesia selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu penghapusan segala bentuk kekurangan gizi pada 2030.
“Stunting merupakan masalah multisektoral yang penyebabnya langsung maupun tidak langsung. Meskipun secara umum penyebab utamanya adalah kurangnya asupan makanan bergizi pada ibu dan anak," kata dia dalam keterangannya, dilansir Jumat (3/11/2023) .
"Namun, faktor sosio-kultural, ekonomi, politik, dan kesetaraan gender pun turut mendasari penyebab terjadinya stunting sehingga penanganannya pun menyasar lintas sektor yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan,” tambah dia.
1. Perlu sinergi dan kolaborasi pengetasan stunting
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030. (dok. Humas KemenPPPPA)Hal ini disampaikan Bintang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan peranan dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat menjadi langkah kunci dalam percepatan pengentasan stunting di Indonesia.
Ada sejumlah kebijakan dan program dalam mengatasi stunting seperti pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA), hingga upaya pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa adanya upaya sinergi dan kolaborasi lintas sektor seperti yang dilakukan oleh PPUMI. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang besar di Indonesia, PPUMI tidak hanya fokus dalam memberdayakan sesama perempuan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetapi juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pencegahan stunting demi mencetak generasi emas Indonesia,” kata Bintang.
Baca Juga: Tekan Stunting, BPIP Luncurkan Gerakan Percepatan Penurunan Stunting
2. Perempuan penyumbang ekonomi Indonesia
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030. (dok. Humas KemenPPPPA)Menteri Keuangan yang merupakan Ketua Dewan Pembina PPUMI, Sri Mulyani Indrawati, mengemukakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia sebesar 60,5 persen.
Berdasarkan data, perempuan sebagai pelaku UMKM pun berkontribusi pada angka tersebut dan tercatat bahwa 40,9 juta dari UMKM Indonesia yang berjumlah 65,5 juta dipimpin oleh perempuan.
“Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan dan sekaligus testimoni mengenai peranan perempuan yang sangat baik dan signifikan. 64 persen UMKM di Indonesia adalah UMKM perempuan, tentu ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia,” kata dia.
3. Pemberdayaan perempuan beri kekuatan dan perlindungan keluarga
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Menurut Sri Mulyani, pemberdayaan perempuan tidak hanya memberikan manfaat kepada perempuan semata karena perempuan yang berdaya dan memiliki kemampuan ekonomi. Namun, kemajuan perempuan akan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi keluarganya, terutama anak-anak.
Potensi luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan secara ekonomi dapat menjadi amunisi dalam upaya penurunan stunting yang membutuhkan intervensi dari berbagai sektor.
“Persoalan stunting merupakan salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia, saat ini jumlah anak-anak Indonesia yang terkena stunting pada 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mewujudkan Zero Stunting Indonesia 2023, dibutuhkan penurunan sekitar 3 persen per tahun sehingga dibutuhkan kerja sama yang luar biasa dari semua pihak. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memastikan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara baik,” kata dia.
Baca Juga: Menko PMK: Kunci Cegah Stunting Ada pada Perempuan
Berita Terkini Lainnya
