Tantangan Implementasi UU TPKS: Dilema Penanganan Pemaksaan Perkawinan
Diskusi Publik: Refleksi Implementasi Undang-Undang TPKS Tantangan dan Efektivitas, Rabu (20/12/2023) (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sudah hampir dua tahun sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) nomor 12 tahun 2022 disahkan, tepatnya pada Mei 2022. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.
Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menjabarkan beberapa tantangan dari implementasi UU TPKS. Salah satunya adalah implementasi UU TPKS saat berhadapan dengan kasus pemaksaan perkawinan.
“Pemaksaan perkawinan ini penyidik mengalami dilema. Karena apa? Banyak sekali masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ingin melindungi bahwa itu bukan pemaksaan perkawinan,” kata dia dalam Diskusi Publik: Refleksi Implementasi Undang-Undang TPKS Tantangan dan Efektivitas, Rabu (20/12/2023).
1. Rujukan soal pernikahan anak sudah ada
ilustrasi pernikahan (IDN Times/Mardya Shakti)Nurherwati mengatrakan, padahal sudah ada rujukan soal batas usia kawin dan usia anak. Namun, oleh penyidik hal ini masih jadi tantangan dalam penegakkan kasus dengan UU TPKS.
Baca Juga: Menteri PPPA: 7 Peraturan Turunan UU TPKS Masuk Tahap Akhir
2. Menunggu pemberlakuan aturan turunan
Editor’s picks
Diskusi Publik: Refleksi Implementasi Undang-Undang TPKS Tantangan dan Efektivitas, Rabu (20/12/2023) (IDN Times/Lia Hutasoit)Dia juga melihat aparat penegak hukum (APH) kerap menjadikan ketiadaan aturan turunan yang belum selesai sebagai alasan penanganan kasus UU TPKS. Aparat kerap menunggu pemberlakuan aturan turunan.
“Ini yang saya kira tidak boleh didengarkan ya,” kata dia.
3. Peran psikolog dengan kacamata CEDAW
ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, peran psikolog yang menggunakan kacamata sesuai CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) harus diperbanyak.
CEDAW sendiri adalah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma dan standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
“Jadi memang yang perlu dikuatkan sekarang adalah peran psikolognya. Psikolog yang punya kacamata CEDAW itu yang mesti diperbanyak. Sekarang ini masih sangat minim ya. Ketemunya psikolog itu-itu lagi. Padahal kasus terus berdatangan. Itu yang saya kira penting,” ujarnya.
Baca Juga: Peningkatan Kapasitas SDM Jadi Upaya Kuatkan Implementasi UU TPKS
Berita Terkini Lainnya
