Listrik Padam, Politikus PKS: Presiden-Menteri ESDM Tak Cukup Sensitif

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, pemadaman listrik kali ini membuat aktivitas KRL dan MRT sempat terhenti. Lampu lalu lintas juga tidak berfungsi dan berbagai kegiatan masyarakat tidak berjalan seperti biasanya. Dampak paling terasa menimpa masyarakat dan kalangan industri yang sangat bergantung terhadap pasokan listrik.

"Kita mendesak PLN untuk melakukan langkah-langkah pemulihan yang segera. Harus ada yang bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang terang benderang terkait peristiwa ini," ujar Rofi.

Rofi menyebutkan pemadaman listrik kali ini tidak bisa dipandang semata hanya permasalahan teknis dan mati lampu, namun secara faktual telah menghentikan sejumlah objek vital serta strategis publik di sektor transportasi, telekomunikasi dan sejenisnya.

"Blackout terjadi sangat massif, namun otoritas Presiden dan Menteri ESDM tidak cukup sensitif merespons. Kerugian sangat besar padahal,” tutur dia.

Dalam UU Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) huruf e disebutkan, konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

"Listrik blackout PLN cuma minta maaf ke konsumen dan tidak memberikan pernyataan pertanggung jawaban sedikit pun. Padahal di UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1), konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Pemadaman listrik jelas udah membuat konsumen rugi baik secara material maupun non material," kata dia.