2 Dirjen Kementerian ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK memeriksa Asnaedi dan Virgo Eresta Jaya sebagai saksi dalam dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Selain dua Dirjen, KPK memanggil Muhammad Rizal dan Eko Yufri Krismawan Nugroho untuk diperiksa di Gedung Merah Putih.
Kasus ini terungkap lewat OTT dan berkaitan dengan dugaan permintaan fee Rp1,5 miliar dalam pengurusan sertifikat tanah.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriks dua Dirjen di Kementerian ATR/BPN. Dua sosok itu ialah Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (18/11/2026).
1. Ada empat saksi dipanggil KPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar) Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Mereka ialah Muhammad Rizal selalu Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang serta Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku swasta.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.
2. Kasus terungkap lewat OTT KPK

OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Diketahui, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
Kemudian, ada empat orang Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
3. KPK duga adapermintaan fee Rp1,5 miliar

Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.





















