Jakarta, FORTUNE - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka penjaminan polis asuransi. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mengatur mekanisme pertukaran informasi guna mendukung persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis.
Penandatanganan Juklak dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono, pada Selasa (17/11/2026), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Ferdinan mengatakan, penguatan koordinasi dengan OJK menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis. Kerja sama ini diharapkan membuat proses persiapan lebih terkoordinasi, didukung ketersediaan informasi yang memadai, serta memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UU P2SK.
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan penjaminan polis, menurut Ferdinan, adalah ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Data tersebut menjadi prasyarat penting untuk mendukung efektivitas penjaminan polis sekaligus proses resolusi perusahaan asuransi.
Juklak yang disepakati juga mengatur mekanisme pertukaran informasi dalam kondisi khusus, termasuk ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun resolusi. Pertukaran data dalam kondisi tersebut dapat mendukung analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, hingga koordinasi tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.