Kontroversial, Israel Tunda Proyek Permukiman E1 di Tepi Barat

Jaksa Agung Israel menunda tender 1.234 unit permukiman E1 hingga pemerintahan baru terbentuk, karena kabinet sementara dinilai tak berwenang memutuskan perluasan permukiman.
Penundaan diumumkan setelah Inggris menjatuhkan sanksi pada delapan perusahaan Israel dan satu kelompok ekstremis, meski diplomat Israel menyatakan keputusan itu tidak terkait sanksi London.
Proyek E1 berpotensi membelah Tepi Barat dan mengganggu konektivitas wilayah Palestina; Palestina serta sejumlah negara Barat memperingatkan dampaknya terhadap solusi dua negara.
Jakarta, IDN Times - Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara memerintahkan pemerintahan sementara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menunda proses tender pembangunan permukiman E1 di Tepi Barat pada Selasa (17/11/2026). Keputusan ini menangguhkan jadwal pembukaan penawaran tender pada Kamis (19/11/2026) hingga pemerintahan baru Israel terbentuk.
Pembekuan proyek kontroversial tersebut diumumkan beberapa jam setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan konstruksi Israel dan memperingatkan bahaya kelanjutan E1.
Baharav-Miara menegaskan pemerintahan sementara tidak berwenang memutuskan perluasan permukiman karena kebijakan itu menjadi tanggung jawab kabinet baru hasil pemilu 27 Oktober 2026. Proyek E1 yang dihidupkan kembali pemerintahan Netanyahu pada 2025 ini mencakup pembangunan ribuan unit hunian dan terus menuai kecaman luas dari dunia internasional.
1. Nasib proyek E1 beralih ke pemerintahan baru Israel

mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot (Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Pembahasan hukum Jaksa Agung menyimpulkan kewenangan pemerintahan sementara dibatasi pada proyek E1, sehingga amplop penawaran tender tahap awal untuk 1.234 unit hunian harus tetap disegel. Sebelumnya, Baharav-Miara juga mengundur peninjauan tender dari 19 Oktober ke 19 November 2026 demi mencegah politisasi menjelang pemilu, langkah yang memicu kemarahan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Penundaan tersebut menyeret masa depan E1 ke meja perundingan koalisi pemerintahan baru Israel. Pemimpin blok oposisi Change sekaligus kandidat terkuat PM berikutnya, Gadi Eisenkot, bersama Ketua Knesset baru Matan Kahana menentang kekerasan pemukim ekstremis dan mewaspadai kecaman global atas E1. Meski begitu, Eisenkot tetap sejalan dengan Netanyahu dalam menolak berdirinya negara Palestina.
Kelompok antipermukiman Israel, Peace Now, menyambut pembekuan tender itu sebagai langkah penting, tetapi mendesak pemerintahan baru nantinya membatalkan seluruh proyek E1. Sebaliknya, sekutu sayap kanan Netanyahu, Itamar Ben Gvir, mengecam keputusan penundaan itu dan menyebutnya memalukan.
"Pemerintahan yang kalah pemilu tidak memiliki mandat memakai hari-hari terakhirnya untuk mendorong langkah destruktif yang membahayakan masa depan dan posisi internasional Israel. Pembangunan di E1 dapat memadamkan peluang solusi dua negara serta menyeret Israel ke krisis diplomatik berat dan sanksi internasional," ujar Peace Now, dilansir The Times of Israel.
2. Inggris baru jatuhkan sanksi terhadap perusahaan Israel

ilustrasi bendera Inggris. (unsplash.com/simon frederick) Pembekuan tender E1 diumumkan tak lama setelah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel serta satu kelompok aktivis sayap kanan ekstrem. Sanksi ini menambah daftar tekanan sekutu Barat setelah Prancis, Kanada, dan Australia sejak September 2026 menargetkan entitas terkait permukiman di Tepi Barat. Lonjakan kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina, aktivis, dan jurnalis sejak 2023 turut memicu gelombang kecaman tersebut.
Meski demikian, para pakar menilai sanksi baru Inggris masih tergolong lemah dan hanya memberi dampak minimal bagi operasional perusahaan pengembang Israel. Langkah tersebut juga dinilai belum cukup kuat untuk membendung laju perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.
Di sisi lain, sejumlah diplomat Israel menegaskan keputusan Jaksa Agung tidak berkaitan dengan paket sanksi dari London. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar bersumpah akan membalas sanksi Inggris, memperpanjang ketegangan setelah Israel sebelumnya menurunkan status konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Kecaman keras juga dilontarkan mantan PM Israel Naftali Bennett yang menilai kebijakan pemerintahan Partai Buruh Inggris sangat bias.
"Permusuhan, bias, dan pendekatan sepihak pemerintahan Partai Buruh Inggris sangat mencolok karena gagal mengambil tindakan apa pun terhadap Otoritas Palestina, yang terus mendorong terorisme lewat pembayaran finansial, menyebarkan hasutan di sistem pendidikan, dan membangun proyek ilegal yang melanggar kesepakatan," kata Bennett, dilansir The Guardian.
3. Dampak proyek E1 terhadap peluang negara Palestina

pemandangan Tepi Barat, Palestina (Travel 2 Palestine, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Proyek E1 pertama kali digagas pada 1994 di era mantan PM Yitzhak Rabin sebelum dibekukan lebih dari tiga dekade akibat tekanan internasional. Pemerintahan Netanyahu menghidupkan kembali rencana berkapasitas lebih dari 3.401 unit hunian tersebut pada Agustus 2025 dan membuka tender pada Desember 2025. Pada awal November 2026, militer Israel bahkan sudah mulai merobohkan rumah warga Badui Palestina di kawasan E1 sebagai persiapan konstruksi.
Kawasan E1 terletak di titik strategis tengah Tepi Barat, tepatnya di antara Yerusalem dan permukiman Ma'aleh Adumim yang dihuni hampir 40 ribu penduduk. Pembangunan di area ini akan memperkuat kendali Israel atas akses menuju Yerusalem Timur yang diincar warga Palestina sebagai ibu kota negara mereka. Para pengkritik menilai proyek itu bakal membelah Tepi Barat serta memutus kesinambungan wilayah antara Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
Palestina dan banyak negara Barat memperingatkan pembangunan E1 dapat mengubur peluang solusi dua negara. Menjelang jadwal pembukaan tender, Denmark bersama sejumlah negara Eropa turut mendorong sidang darurat Dewan Keamanan PBB karena proyek itu dinilai melanggar Piagam PBB terkait hak menentukan nasib sendiri. Namun, peluang pengesahan resolusi di forum tersebut tetap dibayangi potensi hak veto dari Amerika Serikat.






















