Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

LPS-OJK Perkuat Koordinasi, Siapkan Mekanisme Pertukaran Data Asuransi

2 min read
LPS-OJK Perkuat Koordinasi, Siapkan Mekanisme Pertukaran Data Asuransi
LPS dan OJK memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka penjaminan polis asuransi. (dok. LPS)
  • LPS dan OJK menandatangani juklak pertukaran data serta dokumen untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.

  • Kerja sama ini dijalankan berdasarkan mandat UU P2SK, dengan data polis lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai kebutuhan utama efektivitas penjaminan serta resolusi asuransi.

  • Mekanisme mencakup focal point, batas waktu data, dan informasi keuangan perusahaan untuk pemantauan, penyehatan, resolusi, hingga likuidasi perusahaan asuransi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka penjaminan polis asuransi. Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mengatur mekanisme pertukaran informasi guna mendukung persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis.

Penandatanganan Juklak dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono, pada Selasa (17/11/2026), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Ferdinan mengatakan, penguatan koordinasi dengan OJK menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis. Kerja sama ini diharapkan membuat proses persiapan lebih terkoordinasi, didukung ketersediaan informasi yang memadai, serta memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UU P2SK.

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan penjaminan polis, menurut Ferdinan, adalah ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Data tersebut menjadi prasyarat penting untuk mendukung efektivitas penjaminan polis sekaligus proses resolusi perusahaan asuransi.

Juklak yang disepakati juga mengatur mekanisme pertukaran informasi dalam kondisi khusus, termasuk ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun resolusi. Pertukaran data dalam kondisi tersebut dapat mendukung analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, hingga koordinasi tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

  1. Atur Mekanisme Pertukaran Informasi

    ADK 4 - JUKLAK OJK LPS.jpg
    LPS dan OJK memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka penjaminan polis asuransi. (dok. LPS)

    Melalui Juklak tersebut, LPS dan OJK menyepakati mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, mulai dari penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, hingga pengaturan jangka waktu penyampaian informasi sesuai jenis kebutuhan dan tahapan penanganan.

    Ruang lingkup pertukaran data mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan penjaminan polis asuransi. Mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kondisi perusahaan, penanganan perusahaan yang sedang dalam proses penyehatan atau resolusi, hingga perusahaan yang izin usahanya telah dicabut dan memasuki proses likuidasi.

    Adapun informasi yang dapat dipertukarkan meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta data lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dalam program penjaminan polis asuransi. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More