Luhut Bantah Haris Azhar: Saya Sama Sekali Tidak Ada Bisnis di Papua

Terkait laporannya, Luhut menegaskan akan melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan meski ada surat edaran Kapolri soal mediasi dalam kasus seperti ini. Ia ingin kasusnya menjadi pembelajaran untuk demokrasi di Indonesia.

“Supaya kita semua ini belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali saya sampaikan kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan, adanya pernyataan yang dilontarkan Haris dan Fatia merupakan fitnah terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia melaporkan kasus ini untuk kembali membersihkan namanya.

“Jadi saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya, membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan, jadi biarlah dibuktikan di pengadilan nanti kalau saya salah, ya, saya dihukum,” ujar Luhut.

“Berarti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum, kita kan sama di mata hukum, ini saya kita penting, jadi semua pembelajaran buat kita semua jangan sembarangan ngomong,” sambungnya.

Tidak sekadar dugaan melakukan pidana, Luhut tetapi juga menuntut secara perdata. Nominal tuntutan perdatanya tidak main-main mencapai Rp100 miliar untuk diberikan kepada rakyat Papua. 

“Saya sudah minta supaya mereka menyampaikan maaf, dua kali somasi tidak dipenuhi, yasudah. Kan saya sudah lakukan, semua prosedur hukum saya ikuti, saya juga diperiksa di Polda saya ikuti, ga ada yang ga saya ikuti,” ujar Luhut.

“Sekali lagi saya ingatkan saja, jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang, itu aja. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi saya tidak akan berhenti, saya membuktikan kalau saya benar,” imbuhnya.