3.133 Lulusan Politeknik Binaan Kemenperin Diwisuda, Ini Pesan Menperin

Kepala BPSDMI Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan, wisuda bersama tahun ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan unit pendidikan Kemenperin dalam menghasilkan SDM industri.

Dari total 3.133 lulusan, sebanyak 24 orang berasal dari program setara diploma 1, 219 orang diploma 2, 2.269 orang diploma 3, 617 orang diploma 4, dan empat orang program magister terapan.

Adie menjelaskan, pendidikan vokasi industri di bawah Kemenperin secara konsisten diarahkan untuk mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menjawab tantangan industri global melalui penguasaan teknologi terapan serta kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha.

"Berlandaskan komitmen kuat tersebutlah untuk menghadirkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi," ujar Adie.

Selain memperoleh ijazah, para lulusan juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bahkan, sebanyak 55 lulusan telah mengikuti dan lulus sertifikasi kompetensi internasional dari Vapro International.

Salah satu upaya BPSDMI dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dilakukan melalui penerapan sistem pembelajaran dual system. Metode ini mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik di kampus dengan pengalaman kerja langsung di lingkungan industri.

Selain itu, politeknik dan akademi komunitas juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), melibatkan praktisi industri sebagai pengajar, serta mengembangkan teaching factory dan sertifikasi kompetensi.

Adie menyebutkan, berdasarkan data serapan per 11 November 2026, tingkat penyerapan lulusan dari masing-masing unit pendidikan berada di kisaran 42 persen. Angka tersebut merupakan capaian dalam dua bulan setelah yudisium.

Sementara itu, berdasarkan data dua tahun terakhir, sebanyak 90 persen lulusan politeknik dan akademi komunitas Kemenperin telah bekerja. Adapun 10 persen lainnya melanjutkan pendidikan atau membuka usaha sendiri.

"Di mana berdasarkan data pada dua tahun terakhir, kelulusan Politeknik dan Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian telah terserap 90 persen bekerja dan 10 persen melanjutkan kuliah dan membuka usaha sendiri," kata Adie.

Sejumlah perusahaan yang menjadi mitra penyerapan lulusan di antaranya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Lotte Chemical Titan, PT Paragon Technology and Innovation, PT Astra Honda Motor, dan PT Nutrifood Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pengembangan SDM kompeten dan adaptif menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional.

Menurutnya, industri pengolahan memiliki peran strategis dalam transformasi ekonomi Indonesia. Pada triwulan III 2026, sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,87 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Di sisi lain, perkembangan industri juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai. Misalnya, industri pengolahan mineral membutuhkan kompetensi pengendalian proses dan keselamatan kerja. Sementara industri baterai dan kendaraan listrik membutuhkan keahlian di bidang material, otomatisasi, manufaktur, dan pengujian kualitas.

Karena itu, Sarmuji mengingatkan para lulusan agar tidak hanya berorientasi mengisi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas industri.

"Lulusan vokasi kementerian bukan sekadar mengisi lowongan kerja, tetapi harus menaikkan standar mutu dan produktivitas industri Indonesia," ujarnya.

Saat ditemui setelah acara, Sarmuji kembali menyoroti pentingnya keterlibatan industri dalam proses pendidikan vokasi. Menurutnya, keterlibatan tersebut dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

“Secara umum, pendidikan vokasi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Hal ini juga terlihat dari data ketenagakerjaan, ketika lulusan pendidikan vokasi belum sepenuhnya terserap ke lapangan kerja karena terdapat perbedaan antara kompetensi yang dibutuhkan industri dan kemampuan yang dimiliki para lulusan,” jelasnya.

Namun, ia menilai kesenjangan tersebut relatif lebih kecil di lingkungan pendidikan vokasi Kemenperin karena industri turut terlibat dalam proses pembelajaran.

“Kami berharap lembaga-lembaga vokasi lainnya, termasuk SMK, juga dapat menerapkan hal serupa. Secara umum, kita perlu melakukan transformasi kurikulum berbasis industri atau setidaknya memastikan adanya link and match dengan kebutuhan dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” tutup Sarmuji. (WEB)