Parlemen Spanyol Sahkan Reformasi Perumahan Usai Mogok Nasional
- Parlemen sementara Spanyol mengesahkan dekret perlindungan penyewa, termasuk penundaan penggusuran hingga 2030, pembekuan kenaikan sewa tertentu, pajak apartemen wisata, dan pembatasan spekulasi properti.
- Reformasi menyusul mogok nasional dan demonstrasi besar yang dipicu krisis perumahan, penggusuran lansia di Madrid, kekurangan sekitar 750 ribu rumah, serta lonjakan sewa yang membebani anak muda.
- Nasib kebijakan bergantung pada pemilu sela 29 November; oposisi konservatif berjanji mencabut aturan jika menang, sementara dekret perpanjangan kontrak otomatis kembali ditolak parlemen.
Jakarta, IDN Times - Parlemen sementara Spanyol mengesahkan paket reformasi perumahan pada Kamis (12/11/2026) untuk membatasi penggusuran dan spekulasi properti. Keputusan ini diambil sehari setelah jutaan pekerja menggelar mogok kerja nasional pertama dalam 14 tahun guna memprotes lonjakan biaya hunian. Pemerintah sayap kiri pimpinan Perdana Menteri Pedro Sánchez memecah aturan tersebut menjadi dua dekret terpisah setelah rancangan awalnya ditolak parlemen pada Oktober lalu.
Dilansir Al Jazeera pada Kamis (12/11/2026), dekret pertama yang berisi perlindungan penyewa lolos tipis dengan perbandingan suara 35 banding 34 di majelis rendah sementara. Masa berlaku kebijakan ini tetap terancam karena bergantung pada hasil pemilu sela yang digelar pada 29 November mendatang.
1. Pemerintah Spanyol meningkatkan perlindungan untuk penyewa rentan
Ilustrasi bendera Spanyol. (unsplash.com/Daniel Prado) Dekret pertama memperpanjang perlindungan penggusuran hingga 2030 bagi penyewa yang dinilai dinas sosial berada dalam kondisi finansial maupun sosial rentan. Perlindungan tersebut berlaku selama pemerintah daerah belum mampu menyediakan hunian alternatif bagi mereka. Pemerintah juga melarang perusahaan properti membeli hunian di bawah 70 persen nilai pasar guna mencegah aksi borong rumah murah untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
Aturan baru ini turut membekukan kenaikan tarif sewa bagi unit yang biayanya sudah melampaui indeks harga referensi pemerintah di lingkungan setempat. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 10 persen untuk apartemen yang disewakan kepada wisatawan melalui platform daring seperti Airbnb. Kebijakan itu dilengkapi insentif pajak bagi pemilik rumah yang menyewakan propertinya serta pinjaman uang muka hunian yang didukung negara.
"Kemarin, hak atas perumahan menang di jalanan dan di tempat kerja, dan saya berharap hak itu akan menang lagi di kotak suara," ujar Menteri Perumahan sementara Spanyol, Isabel RodrÃguez, kepada anggota parlemen, dilansir ABC News.
Di sisi lain, dekret kedua yang mengatur perpanjangan kontrak sewa otomatis kembali ditolak dengan skor 34 banding 35. Partai kanan-tengah Basque berbalik memilih bersama blok sayap kanan karena khawatir kewajiban kompensasi sewa satu tahun bagi pemilik yang memutus kontrak justru memicu penarikan unit dari pasar. Penyusutan pasokan hunian dikhawatirkan akan membuat harga sewa di Spanyol makin melonjak.
2. Gelombang protes dipicu penggusuran lansia di Madrid
ilustrasi aksi protes (unsplash.com/ Shot By Joe) Gelombang kemarahan publik bermula pada September lalu saat televisi nasional menayangkan penggusuran perempuan berusia 87 tahun bernama MarÃa del Carmen Abascal dari rumahnya di Madrid. Penggusuran perempuan yang akrab disapa Maricarmen itu memicu kemah protes di berbagai kota, termasuk di alun-alun Puerta del Sol, sebelum kematiannya pada Oktober kian menyulut kemarahan nasional. Data bank sentral Spanyol menunjukkan negara itu kekurangan sekitar 750 ribu unit rumah, sementara rata-rata biaya sewa melonjak hampir dua kali lipat dalam satu dekade hingga menyedot 99 persen gaji rata-rata anak muda.
Serikat pekerja utama CCOO dan UGT kemudian menggerakkan pemogokan 24 jam pada Rabu (11/11/2026) di bawah slogan "Gaji. Perumahan. Harga." Penghentian kerja mencapai 90 persen di sektor otomotif dan pelabuhan, 85 persen di industri daging, 82 persen di layanan sampah, serta 75 persen di sektor energi. Operator bandara AENA juga melaporkan pembatalan sekitar lima persen jadwal penerbangan di seluruh Spanyol.
"Kami tidak akan berhenti sampai kami mengubah model perumahan negara ini dari atas ke bawah agar rumah berfungsi untuk ditinggali, bukan melayani segelintir pemilik properti," kata juru bicara Serikat Penyewa Madrid, Alicia del RÃo, dilansir Deutsche Welle.
Pada Rabu malam, sekitar 120 ribu warga tetap turun ke jalan di Madrid meski diguyur hujan deras, sedangkan demonstrasi di Barcelona diikuti 55 ribu orang menurut pemerintah kota atau 400 ribu orang versi aktivis. Polisi menahan 29 orang di seluruh negeri akibat kericuhan, termasuk sembilan orang di Madrid setelah aparat menyemprotkan merica ke kerumunan di dekat pasar induk Mercamadrid. Di Barcelona, sejumlah perusuh juga memecahkan kaca toko serta membakar tempat sampah di pusat perbelanjaan.
3. Nasib reformasi perumahan bergantung pada pemilu sela
PM Spanyol. Pedro Sanchez. (Ministry of the Presidency. Government of Spain /Attribution or Attribution/, via Wikimedia Commons) Kebijakan perumahan yang baru disahkan menghadapi ancaman pencabutan dalam waktu dekat karena Spanyol akan menggelar pemilu sela pada 29 November 2026. Sánchez mempercepat pemilu dari jadwal semula tahun 2027 setelah parlemen reguler beranggotakan 350 orang menjegal rancangan undang-undang perumahan pemerintah. Saat ini, pemerintah memanfaatkan komposisi kursi majelis rendah sementara yang berjumlah 69 anggota untuk meloloskan dekret tersebut.
Partai oposisi utama, Partai Rakyat (PP) yang berhaluan konservatif, menegaskan akan membatalkan aturan perumahan pemerintahan sayap kiri jika memenangi pemilu. Blok konservatif menilai pembatasan harga merusak pasar dan menawarkan pembangunan satu juta rumah baru dengan memangkas pajak serta birokrasi pengembang. Di sisi lain, posisi koalisi Sánchez tengah tertekan akibat tabrakan kereta cepat pada akhir Oktober yang menewaskan 69 orang dan menjadi kecelakaan kereta mematikan kedua tahun ini.
PP bersama partai sayap kanan jauh Vox juga menuding serikat pekerja menggelar pemogokan demi membantu kampanye Partai Sosialis pimpinan Sánchez. Sebagian warga Madrid bahkan memilih tetap bekerja karena menilai aksi mogok itu sarat muatan politik menjelang pemungutan suara.
"Partai Sosialis membutuhkan pemogokan ini agar berhasil dan berlangsung tanpa kekerasan sehingga kampanye pemilu dapat kembali berfokus pada isu perumahan," ujar profesor ilmu politik di Universitas Otonom Barcelona, Oriol Bartomeus, dilansir NPR.
