Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hadir dalam acara Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024. Dalam acara itu, Mahfud turut memberikan arahan kepada TNI-Polri.
Usai memberikan arahan, ada sesi tanya jawab. Namun, tak ada pertanyaan yang disampaikan kepada Mahfud. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono kemudian bertanya kepada Mahfud mengenai apa yang harus dilakukan aparat ketika pejabat aktif ikut dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Saya ingin bertanya, mungkin juga mewakili rekan-rekan semuanya. Dalam pemilu nanti, ada kemungkinan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, maupun pejabat di daerah, mungkin ada gubernur atau bupati yang mencalonkan, apabila dari calon tersebut adalah masih pejabat negara dan tidak diberhentikan atau mungkin ada ketentuan cuti dan sebagainya, ini tentunya mereka akan masih membawa atribut sebagai pejabat pemerintah," ujar Yudo di Westin Hotel, Jakarta, Senin (29/5/2023).
"Sehingga, apabila masih menjabat pemerintah, kami TNI-Polri apabila ke daerah akan memberikan sarana dan prasarana perbantuan pengamanan maupun sarana pra sarana yang ada, karena fungsinya sebagai Forkopimda, sehingga protokolnya di daerah ini masih melekat. Tentunya ini bagaimana kami bersikap ketika mereka ini akan melaksanakan kampanye? Tentunya kan kita tidak pernah tahu ini kampanye, atau sekadar kunjungan kerja, atau kegiatan lain. Ini sulit membedakannya. Ini mohon arahan bagaimana kami akan bersikap, khususnya betul-betul yang tadi disampaikan bahwa TNI-Polri netral dalam Pemilu 2024," sambungnya.