Mahfud MD Minta Masjid-Sekolah Tak Dijadikan Panggung Politik Praktis

21 Mar 2023, 15:18 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta agar masjid, sekolah, dan pesantren tidak dijadikan panggung politik praktis.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

"Tetapi politik itu ada dua tingkat, satu politik inspiratif atau politik ideologis, itu tadi politik inspiratif itu kalimatun sawa itu tadi. Keadilan, keluhuran, kejujuran, demokrasi, itu boleh kampanye di rumah agama," ujar Mahfud.

1. Mahfud jelaskan politik apa yang boleh disampaikan di masjid

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan politik apa yang boleh disampaikan di masjid, sekolah, pesantren dan tempat independen lainnya. Bila menyampaikan politik untuk membangun bangsa, kata dia, tentunya itu tidak dilarang.

"Karena itu setiap hari yang dikatakan oleh para mubalig di masjid, di pesantren. 'Hei, kamu harus hadir, itu kan politik'. 'Hei itu mencuri tanah rakyat', bicara di masjid, boleh," ucap dia.

"(Kalau) 'hei kamu milih ini ya jangan milih ini, ini jahat nih, ini bagus'. Nah gak boleh. 'Milih partai ini, jangan pilih partai ini, pilih calon yang ini jangan pilih yang itu', itu gak boleh, akan menimbulkan perpecahan," sambungnya.

2. Ceramah politik yang menimbulkan kekacauan dilarang dilakukan di masjid

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, ceramah politik yang menimbulkan kekacauan itu dilarang di masjid. Sebab, itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Kalau soal perbedaan pilihan politik, itu yang akan menimbulkan kekacauan. Tapi kalau politik inspiratif tadi, mari kita bangun negara sebaik-baiknya dan bisa melahirkan pemimpin yang baik, itu memang tugas masjid," ucap Mahfud.

"Tapi jangan pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang baik itu (misalnya) Mahfud, itu gak boleh, hehe. Tapi kalau pemimpin yang baik, jangan nyebut orang, itu tugas masjid. Karena apa? itu politik inspiratif," kata dia lagi.

3. Momen politik kerap dimanfaatkan untuk merusak persatuan dan kesatuan

PDI Perjuangan deklarasi pemilu damai bersama ormas keagamaan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, politisi PDIP sekaligus ketua panitia acara, Irfansyah mengatakan politik yang damai harus terus digaungkan. Menurutnya, memilih calon pemimpin bangsa sebaiknya tidak dengan cara berkonflik.

“Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa acapkali serangkaian momentum politik dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat, utamanya dengan isu-isu keagamaan. Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama,” kata Irvansyah.