Mahfud MD: Pemerintah Resmi Bentuk Tim Kajian UU ITE Bahas Pasal Karet

Mahfud menjelaskan, tiga kementerian yang tergabung dalam tim kajian UU ITE terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiga kementerian tersebut akan fokus mengkaji pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet.

"Kajian terhadap UU ITE yang dianggap masyarakat pasalnya dinilai perlu direvisi atau dikaji ulang karena katanya ada pasal-pasal yang bersifat karet," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate menjelaskan, tim kajian UU ITE akan dipimpin oleh pejabat dari Kemenko Polhukam. Lalu, akan dibantu oleh dua sub tim yang diketuai oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

"Ketua sub tim satu Profesor Henri Subiakto dari Kemenkominfo, ketua sub tim dua dari Kemenkum HAM Profesor Widodo," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi merasa masyarakat saat ini saling melapor satu sama lain dengan menggunakan UU ITE. Jokowi juga merasa proses hukum yang berlangsung tak memberikan rasa adil.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut apabila UU ITE tak bisa memberi rasa adil, maka ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. UU ITE ini. Karena di sinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi," ucap Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri, yang ditayangkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).