Mahfud MD Sebut PPATK Telusuri 256 Rekening Terkait Panji Gumilang

Ponpes Al Zaytun saat ini tengah mendapat sorotan luas lantaran muncul dugaan ajaran menyimpang di institusi tersebut. Pesantren ini disorot sejak beredarnya video saf salat Id Fitri yang bercampur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu.

Selain itu, pimpinannya Panji Gumilang sempat melontarkan pelbagai pernyataan kontroversial yang dianggap menghina agama. Alhasil, Panji dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan telah menodai agama Islam oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP), Ihsan Tanjung.

Ia telah diinterogasi di Bareskrim pada Senin (3/7/2023) selama 9 jam. Namun statusnya masih sebagai terlapor. 

Di sisi lain, Mahfud meyakini tersangka dalam kisruh Ponpes Al Zaytun tinggal menunggu waktu.

"Sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan, sudah gelar perkara, dan sudah diumumkan ke publik kalau ini di tahap penyidikan. Tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan," ungkap Mahfud di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). 

Ia pun meminta publik tidak membesar-besarkan kontroversi yang terjadi di ponpes yang sudah didirikan sejak 1999 itu. Menurutnya, penyebab kontroversi itu hanya Panji Gumilang saja. 

"Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenernya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu dan itu sudah ditangani," kata dia. 

Sementara, ketika dikonfirmasi di tempat terpisah, Mahfud mengatakan belum mengambil keputusan akhir soal pencabutan izin operasional Ponpes Al Zaytun. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendukung opsi menutup Ponpes Al Zaytun. 

"Kami belum sampai ke kesimpulan itu. Selama ini kami belum pernah menutup pondok pesantren, termasuk pondok pesantren yang seperti Al Mukmin (ponpes yang didirikan Abu Bakar Ba’asyir) sekalipun kita tidak," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa. 

Mahfud mengaku akan membaca dulu rekomendasi dari tim investigasi Pemprov Jabar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ponpes itu.

"Tapi itu akan dibaca dulu," kata dia. 

Lebih lanjut, Mahfud menjamin para santri Ponpes Al Zaytun tetap mendapat hak belajar meski proses hukum tetap berjalan. Pemerintah hanya akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap ponpes itu.

"Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat kembali penyelenggaraan (pengajaran dan pembelajaran), kurikulumnya, konten pengajaran dan sebagainya sehingga hak untuk belajar para santri atau murid-murid di situ tidak akan diganggu," kata dia, pada 29 Juni 2023.

Mahfud juga mendengar Ponpes Al Zaytun masih membuka pendaftaran bagi calon santri baru. Ia pun mempersilakan proses pendaftaran santri baru tetap dibuka. 

"Silakan (ponpes) menerima pendaftaran (calon santri baru). Karena ponpes itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi, orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak," tutur dia