Mahfud Minta Prabowo Benahi Polri dan Kejaksaan Usai Kasus Eks Jampidsus

13 Jul 2026, 16:34 WIB

Shera Amalia Ghaitsa

News

Channel

Add Us on Google

Mahfud Minta Prabowo Benahi Polri dan Kejaksaan Usai Kasus Eks Jampidsus

Mahfud MD dalam Podcast "Terus Terang" membahas konflik Kejaksaan-Polri (Youtube.com/Mahfud MD Official)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Mahfud MD meminta Presiden Prabowo menata ulang Polri dan Kejaksaan agar bekerja selaras dalam sistem peradilan terpadu, menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah.
Mahfud menilai persoalan antara Polri dan Kejaksaan sudah di luar kendali Menko, sehingga Prabowo perlu turun langsung sesuai janjinya untuk mengawal penegakan hukum secara tegas.
Mahfud menekankan pentingnya langkah tegas dari Presiden Prabowo guna memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memberi harapan baru bagi masa depan keadilan di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Mahfud bilang ke Pak Prabowo supaya benerin polisi dan jaksa karena ada masalah korupsi yang bikin orang penting ditangkap. Katanya, polisi dan jaksa harus kerja bareng, bukan berantem. Mahfud mau Pak Prabowo turun tangan langsung dan tegas lawan orang jahat biar rakyat percaya lagi sama hukum di negara ini.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Mahfud MD menunjukkan adanya dorongan kuat untuk memperbaiki sistem penegakan hukum secara menyeluruh. Dengan menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan Kejaksaan serta menyerukan keterlibatan langsung Presiden Prabowo, wacana ini membuka peluang bagi terciptanya koordinasi yang lebih solid dan transparan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum negara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menata kembali Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyusul kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menilai Polri dan Kejaksaan seharusnya saling mendukung dalam proses penegakan hukum, bukan malah saling bersaing.

“Ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk mengambil sikap, menata kembali Kejaksaan Agung dan Polri agar masuk dalam integrated criminal justice system. Ini sebenarnya kan teman nih, mulai dari polisi, jaksa, saling mendukung, kan? Bukan saling bermusuhan,” jelas Mahfud, dikutip Senin (13/7/2026).

1. Mahfud minta Prabowo turun tangan langsung

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan kebijakan terkait penyaluran barang subsidi. Sumber: BPMI Setpres

Mahfud menilai, persoalan yang terjadi antara Polri dan Kejaksaan sudah tidak lagi cukup ditangani oleh menteri koordinator (Menko). Sehingga menurutnya, Prabowo perlu turun tangan untuk mengawal sesuai dengan janjinya sendiri.

"Menurut saya, Menko dua-duanya udah ndak mampu menangani ini, seharusnya turun dong. Sudah Presiden aja sekarang yang harus mengawal ini sesuai dengan janji Presiden sendiri," ujar Mahfud.

2. Mahfud singgung janji Prabowo untuk tindak tegas korupsi

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud mengatakan, Prabowo sudah berulang kali berjanji bahwa ia akan menindak tegas praktik korupsi. Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang mengaku mengetahui lokasi penyembunyian uang serta dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi praktik mafia.

"Presiden kan berkali-kali, bahkan gitu ya, Presiden, ‘tindak tegas, saya tahu, saya punya radar, saya tahu di mana uang disembunyikan, kan gitu kan," kata Mahfud mengutip pernyataan Prabowo.

3. Mahfud sebut Presiden harus beri harapan bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79, di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/6/2026). (IDN Times/M. Ilman Nafian)

Mahfud menilai, jika merujuk pada berbagai pernyataan Prabowo sebelumnya, Prabowo semestinya telah mengetahui persoalan yang terjadi di internal aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, menurutnya, Prabowo sebagai presiden perlu mengambil langkah tegas agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

"Nah, dalam keadaan gini mestinya Presiden sudah tahu juga ini, sehingga penyelesaiannya harus betul-betul tegas, memberi harapan kepada rakyat bagi penegakan hukum ke masa depan," ujar Mahfud.