Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyambangi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (3/4/2023).
Salah satu topik yang dibahas yakni menyinggung agar Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Itu menjadi salah satu masukan yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
"Kami memberikan masukan agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seluruh komponen yang bertugas di dalam pesta demokrasi ini mempersiapkan segalanya," ungkap Haedar seperti dikutip dari media sosialnya hari ini.
Ia berharap pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 adalah pesta demokrasi yang berkualitas, dan bukan sekadar pemilu prosedural. Tetapi, juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang substantif.
"Semoga pemilu kali ini bisa menghasilkan pemimpin negeri, baik presiden, wakil presiden hingga anggota legislatif dan berdiri di atas semua golongan," kata Haedar.
Sikap jelas PP Muhammadiyah terkait jadwal pemilu sudah mereka suarakan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima).
Gara-gara putusan hakim PN Jakpus itu berdampak pada Pemilu 2024 ditunda. Melalui Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP), PP Muhammadiyah menolak dengan tegas vonis dari PN Jakpus tersebut.
"Segala upaya untuk menunda Pemilu Serentak 2024 adalah bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945). Karena itu, putusan PN Jakpus cacat hukum," ungkap Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, di Yogyakarta pada 7 Maret 2023.
Poin lain yang dibahas Mahfud dan Haedar yakni soal isu pemberantasan korupsi. Lalu, apa usulan dari PP Muhammadiyah terkait upaya pemberantasan rasuah?