Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti makanan tambahan pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat, yang viral beberapa waktu lalu. KPK menilai ini terjadi karena kurangnya pengawasan internal.
“Pengawasan internal saja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, Rabu (22/11/2023).
Seperti diketahui, DPRD Kota Depok menyoroti program Pemberian Makanan Tambahan sebesar Rp4,4 Miliar. Program PMT dinilai tidak layak untuk pencegahan stunting dan ibu hamil hanya berupa kuah sup yang diberikan di wilayah Kecamatan Tapos.
Keseriusan Dinas Kesehatan Kota Depok menyikapi program PMT yang lebih menambah nilai gizi masyarakat pun dipertanyakan. Sebab, terdapat beberapa makanan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik dari makanan yang disiapkan Dinas Kesehatan Kota Depok melalui pihak ketiga.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun angkat bicara mengenai polemik ini. Ia berjanji mengeceknya dan menindak bila terbukti ada penyelewengan.
"Jadi kalau ada di satu tempat ada yang seperti itu, akan kita lihat, akan supaya diberi tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," ujar Ma'ruf pada Jumat, 17 November 2023.
Dinas Kesehatan Kota Depok juga telah angkat bicara tentang polemik ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, mengatakan Pemerintah Kota Depok (Pemkot Depok) sedang melaksanakan PMT lokal kepada balita yang mengalami permasalahan gizi. Tujuannya mencegah supaya tidak terjadi stunting.
PMT juga mengikuti petunjuk teknis dari Kemenkes berupa makanan lokal yang diolah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Pemberian PMT lokal dilaksanakan selama 28 hari dengan enam hari kudapan, dan satu hari makanan lengkap," ujar Mary kepada IDN Times, Kamis (16/11/2023)