Kapolri Tiba di DPR untuk Raker Perdana, Bahas Penyadapan Terhadap Prabowo
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tiba di DPR pada 12 November 2026 untuk rapat kerja perdana dengan Komisi III sejak dilantik 1 Oktober 2026.
Komisi III DPR menyatakan akan membuka dan mendalami fakta dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain penyadapan, DPR menyoroti dugaan surveilans ilegal, pengondisian opini media sosial, dan penggalangan massa; rapat dihadiri seluruh anggota Komisi III.
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2026) untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR. Ini merupakan raker perdananya sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 lalu.
Pantauan IDN Times, ia terlihat turut didampingi sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan tiba sekitar pukul 08.28 WIB.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dan anggota parlemen lainnya terlihat telah menantikan Suyudi. Ia pun langsung saling menyapa dan menunjukkan salam komando.
Di dalam keterangan tertulisnya, Habiburokhman mengatakan di dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR akan membuka semua fakta terkait penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyebut selain menyadap, diduga ada perbuatan ilegal lainnya yang telah dilakukan.
"Tindakan ilegal lainnya yakni surveilance ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan hal lain sehingga menyebabkan Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," ungkap Habiburokhman hari ini.
Ia mengatakan, informasi-informasi itu harus didalami secara serius sebab hal tersebut merupakan bentuk serangan makar seperti yang diatur di dalam Pasal 160 KUHP.
"Rapat dimulai pukul 08.30 dan berakhir pukul 12.00 WIB," katanya.
Raker perdana dengan Kapolri itu dihadiri oleh semua anggota Komisi III DPR.
