DPR Rapat dengan Kapolri, Bahas Penyadapan hingga Penggalangan Demo
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri untuk membahas dugaan penyadapan ilegal dan penggalangan massa aksi demonstrasi.
Habiburokhman meminta Polri membuka fakta terkait dugaan surveillance ilegal, pengondisian opini di media sosial, dan tindakan lain yang disebut berkaitan.
Ia menyebut dugaan tersebut perlu diuji melalui pendalaman fakta dan bukti hukum, termasuk kaitannya dengan Pasal 160 KUHP.
Jakarta, IDN Times - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membahas dugaan penyadapan ilegal hingga penggalangan massa aksi demonstrasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelang rapat dengan Polri pada Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman mengatakan, pihaknya meminta Kapolri membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal dan serangkaian tindakan yang diduga melibatkan kelompok LSP. Ia menilai, berbagai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena berpotensi berkaitan satu sama lain.
"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," ujar Habiburokhman dalam keterangannya.
1. DPR minta Kapolri buka fakta dugaan penyadapan ilegal
Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri bersama Kapolri Suyudi Ario Seto saat audiensi di Mabes Polri. (Dok. Humas Polri) Habiburokhman menyebut, dugaan penyadapan ilegal bukan satu-satunya persoalan yang perlu didalami dalam rapat bersama Kapolri. Menurutnya, terdapat sejumlah dugaan tindakan lain yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.
Beberapa di antaranya, yakni pengawasan atau surveillance ilegal hingga pembunuhan karakter terhadap pihak-pihak tertentu.
Ia meminta Polri menjelaskan secara terbuka fakta-fakta mengenai dugaan rangkaian tindakan tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.
2. Ada dugaan penggalangan massa hingga pengondisian opini di media sosial
Kapolri Jendral Pol Suyudi Ario Seto (kiri). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Selain penyadapan dan surveillance ilegal, Habiburokhman juga menyoroti dugaan pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.
Ia turut menyebut adanya dugaan penggalangan massa aksi demonstrasi. Menurutnya, berbagai tindakan tersebut perlu diperiksa karena dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.
Habiburokhman menegaskan, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius oleh kepolisian. Dengan begitu, dugaan-dugaan yang disampaikan bisa diuji berdasarkan fakta dan bukti hukum.
3. Habiburokhman singgung dugaan makar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol). Lebih lanjut, Habiburokhman menilai, apabila rangkaian tindakan tersebut terbukti, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar.
Ia bahkan menyinggung Pasal 160 KUHP sebagai ketentuan hukum yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tindakan tersebut.
"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," ujarnya.
Habiburokhman mengatakan, rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Ia juga memastikan seluruh anggota Komisi III DPR telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat tersebut.
