Jakarta, IDN Times - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Probolinggo hanyalah cara KPK untuk menyelamatkan wajah lembaga antirasuah itu.
"Betul juga sebagai menyelamatkan muka KPK yang semakin terpuruk," ujar Boyamin saat dihubungi IDN Times, Selasa (31/8/2021).
Menurut Boyamin, isu tes wawasan kebangsaan dan minimnya OTT memperburuk citra KPK.
Menurut Boyamin, ada andil penyidik KPK nonaktif Harun Al Rasyid dalam OTT Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.
"Saya buka ya, sebenarnya penyelidikan kasus Probolinggo ini sudah lama dimulai oleh Harun Al Rasyid, penyidik KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, dan produk-produk seperti ini banyak," ujar Boyamin.
"Jadi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK oleh tim pengaduan masyarakat, tim penyelidikan, itu banyak sekali," sambung dia.
Bupati Probolinggo dan suaminya ditangkap KPK atas dugaan kasus jual beli jabatan kepala desa. Menurut Boyamin, kasus sejenis tak hanya terjadi di pulau Jawa saja namun juga di wilayah lain seperti pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Dan (pengungkapan kasus) itu adalah produk lama yang dari (penyidik yang) tes wawasan kebangsaan yang tidak lulus itu, bagaimana mereka bekerja keras dan bisa diandalkan oleh KPK sebenarnya tapi mereka kemudian ditendang dengan tes wawasan kebangsaan sehingga harus out sehingga harus nonaktif paling tidak sampai sekarang ini," ujar Boyamin.
Menurut dia, saat ini, siapa pun pimpinan KPK-nya akan mudah melakukan OTT. "Karena sudah tersedia banyak, nah saya kemudian mengatakan ini sebagai pengalihan isu," imbuhnya.
Boyamin tetap memberi apresiasi kepada KPK atas OTT yang telah dilakukan, terlepas dari apapun motif penyelenggaraan tindakannya.
"Saya tetap memberi apresiasi dan saya berharap ke depannya semakin banyak penindakan kasus korupsi berupa pembangunan kasus maupun OTT sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin pulih dan semakin punya harapan kepada KPK," ujar Boyamin.
Meski demikian, Boyamin mengaku tetap pesimis KPK akan menjadi lebih baik. Terlebih dengan Revisi Undang-Undang KPK yang berlaku. "(KPK) itu akan semakin melemah dan kalaupun ada OTT yang semata-mata karena ada kaitannya dengan kawan dewan pengawas KPK tadi," ujar Boyamin.
"Jadi bukan murni penegakan hukum tapi lebih banyak faktor politis sehingga pemberantasan korupsi penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya tetap semakin melemah," sambung dia.