Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono selakuu mantan Staf Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
Bagus Wahyudiono merupakan tersangka penerima uang dari klaster kedua perkara ini. Selain Bagus, KPK juga telah menetapkan Anwar Sadad sebagai tersangka penerima untuk klaster kedua.
"Bahwa kemudian pada hari ini, Senin (16/11/2026), KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka penerima dari klaster kedua yaitu saudara BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, empat dari 10 pihak pemberi pada klaster kedua perkara ini telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jawa Timur. Mereka ialah Ra Wahid Ruslan (swasta dari Bangkalan), Mochammad Mahrus (Anggota DPRD Jatim), M. Fathullah (swasta dari Pasuruan), dan Achmad Yahya (swasta dari Pasuruan).
Sedangkan enam pihak pemberi pada klaster kedua belum ditahan KPK. Mereka ialah Mahud (Eks Anggota DPRD Jatim), Fauzan Adima (Eks Wakil Ketua DPRD Sampang), Jon Junaidi (Eks Wakil Ketua DPRD Probolinggo), Ahmad Heriyadi (swasta dari Sampang), Ahmad Affandy (Swasta dari Sampang), dan Abdul Motollib (Swasta dari Sampang).
Taufik menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari jatah dana hibah Anwar Sadad senilai Rp291,5 miliar saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Rinciannya pada Rp48,9 miliar (2019), Rp37,6 miliar (2020), Rp121,3 miliar (2021), dan Rp83,7 miliar (2022).
Anwar Sadad diduga memberi jatah fee dirinya sendiri senilai 15-20 persen terhadap koordinator lapangan atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar-Anggota DPRD.
Taufik mengungkapkan bahwa Bagus diberi tugas mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, memverifikasi, menyampaikan dan mengkoordinir biaya komitmen dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar Sadad
Para Korlap yang akan menerima dana hibah dari Anwar Sadad diduga menyerahkan biaya komitmen 20-25 persen. Ada tiga cara pemberiannya yakni diserahkan secara langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus, atau langsung diminta membayar keperluan pribadi Anwar Sadad.
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana sebesar Rp40,5 miliar umtuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," jelasnya.
Taufik mengungkapkan, dari total dana hibah yang dicairkan pada setiapp kelompok masyarakat, 20-30 persennya diduga dipotong lagi oleh para korlap. Hal ini membuat dana hibah yang sampai ke masyarakat hanya sekitar 55-70 persen dari anggaran awal.
Atas perbuatannya, BGS bersama-sama AS sebagai penerima, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.