Mardani PKS Tak Ingat Pasal PKPU yang Diduga Loloskan Gibran: Kayaknya Gak Dibahas

09 Oct 2026, 15:10 WIB4 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Mardani PKS Tak Ingat Pasal PKPU yang Diduga Loloskan Gibran: Kayaknya Gak Dibahas

Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera sarankan Anies Baswedan tak bentuk partai politik. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mardani Ali Sera mengaku tidak mengingat pembahasan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam rapat konsultasi KPU dan Komisi II DPR.
Mardani meminta KPU menjelaskan kemunculan pasal tersebut dan mendorong Komisi II DPR memanggil KPU serta Bawaslu.
Denny Indrayana menyebut adanya indikasi perubahan norma dan persoalan dokumen pendidikan Gibran dalam gugatan di MK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

6 Agustus 2019

Surat keterangan penyetaraan disebut terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen dalam waktu kurang dari 24 jam.

Selasa, 6 Oktober 2026

Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumat (9/10/2026)

Mardani menyampaikan bahwa ia tidak mengingat pembahasan Pasal 18 Ayat (3) dalam rapat konsultasi KPU dan Komisi II DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mardani Ali Sera menyebut tidak mengingat pembahasan Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan meminta persoalan tersebut ditelusuri.
Who?
Mardani Ali Sera, KPU, Komisi II DPR, Bawaslu, Denny Indrayana, Gibran Rakabuming Raka, dan MK.
Where?
Pembahasan disebut berlangsung dalam rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR. Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran diproses di MK.
When?
Mardani menyampaikan keterangannya pada Jumat (9/10/2026). Putusan MK dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Why?
Pasal tersebut dipersoalkan karena mengecualikan bukti kelulusan SMA bagi calon yang bersekolah di luar negeri.
How?
Mardani mendorong pemanggilan KPU dan Bawaslu. MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mardani bilang ia tidak ingat ada pembahasan pasal tentang syarat sekolah di rapat KPU dan DPR. Ia meminta KPU menjelaskan pasal itu. Denny Indrayana juga menyoroti syarat sekolah Gibran dalam gugatan ke MK. MK tidak menerima gugatan karena para pemohon tidak punya kedudukan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan Mardani agar KPU menjelaskan kemunculan Pasal 18 Ayat (3) dan agar Komisi II DPR memanggil KPU serta Bawaslu membuka ruang pemeriksaan yang lebih rinci. Penelusuran terhadap proses penyusunan aturan dan dokumen terkait dapat membantu memperjelas pihak yang bertanggung jawab.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS periode 2019-2024, Mardani Ali Sera menyebut tidak ada pembahasan pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres 2024, yang disebut sebagai pasal selundupan hingga meloloskan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Mardani mengaku ingat pembahasan terkait PKPU dalam rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR.

"Yang pertama saya sama sekali nggak ingat pembahasan pasal itu ya. Agak khawatir kayaknya nggak ada pembahasan itu ya. Saya ingat pasti kalau ada yang membahas yang panjang kali lebar tuh," kata Mardani saat dihubungi IDN Times, Jumat (9/10/2026).

Meski demikian, Mardani tidak dapat memastikan bahwa Pasal 18 Ayat (3) tersebut sama sekali tidak pernah dibahas. Ia menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi kepada anggota panitia kerja (Panja) lainnya.

"Eh kalau spesifik pasti saya tidak bisa memastikan, tapi seingat saya, saya tidak membahasnya. Mungkin bisa cek ke anggota Panja yang lain juga," kata dia.

1. KPU harus jujur soal penyelundupan pasal 18 ayat 3 dalam PKPU

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mardani mengatakan, KPU harus bertanggung jawab atas polemik dugaan penyelundupan pasal yang dapat memuluskan langkah Gibran pada Pilpres 2024. KPU harus menjelaskan secara detail atas munculnya pasal dalam PKPU.

Ia juga mendorong Komisi II DPR segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk mendalami pasal selundupan tersebut. Parlemen harus mendalami letak kesalahan dalam PKPU itu.

"Iya, harus jelas dan detail. The devil is in the detail. Karena kalau ketahuan detailnya ketahuan pihak siapa yang salah, pihak siapa yang melakukan aksi kalau ada eh penyusupan dan lain-lain," kata Mardani.

2. Kalau terbukti ada mens rea penyelundupan pasal termasuk pelanggaran berat

Mardani Ali Sera (IDN Times/Yosafat)

Menurut Mardani, penyelundupan pasal tersebut merupakan pelanggaran berat bila KPU terbukti memiliku niat (mens rea) untuk menyelundupkan pasal 18 ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 aturan tersebut bahwa syarat bukti kelulusan dikecualikan bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri.

Ayat tersebut berbunyi, "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf m dikecualikan baqi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi".

"Ya yang pertama tentu harus ditelusuri ini PJ-nya siapa dan dilihat konteksnya. Kalau ternyata memang ada mens rea-nya. Berarti ini pelanggaran berat dan bisa diajukan ke DKPP," kata dia.

3. Denny Indrayana ungkap dugaan pasal selundupan yang loloskan Gibran

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok Sekretariat Wakil Presiden)

MK dalam putusannya menyatakan gugatan tentang keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, tetapi hakim juga mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran. Sidang putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026.

MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon (termasuk Denny Indrayana dan 11 orang lainnya) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para penggugat juga menurut MK bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.

Selama persidangan berlangsung, Advokat Denny Indrayana selaku pemohon perkara ini, menjelaskan, ditemukan indikasi dan bukti petunjuk awal cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran sebagai cawapres.

Bukti tersebut disebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif. Pertama, terkait adanya perubahan norma Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba dalam Pasal 18 ayat 3 mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.

"Kedua, ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019, yang hingga permohonan a quo diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya," ucap dia.