Mardani PKS Usul Agar Upacara HUT RI di Jakarta Saja, Lebih Hemat

21 Jul 2024, 18:24 WIB

Santi Dewi

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera bicara mengenai RUU TNI yang dikebut jadi usul inisiatif DPR. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Mardani Ali Sera mendorong Jokowi agar tidak memaksakan upacara HUT ke-79 di IKN karena belum siap menampung ribuan orang.
Politikus PKS itu menyarankan upacara kemerdekaan diadakan di Istana Merdeka untuk lebih hemat dan dana dialokasikan untuk rakyat.
Jokowi mengakui IKN belum siap dihuni dan proyek ini adalah proyek jangka panjang yang mungkin baru selesai dalam 15-20 tahun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendorong Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar tidak memaksakan upacara HUT ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, hingga saat ini belum semua fasilitas tersedia untuk menampung ribuan orang. Hal itu termasuk pembangunan bandara VVIP di IKN.

Sebelumnya, Jokowi merencanakan HUT ke-79 diadakan di dua lokasi yaitu Istana Merdeka dan IKN. Ia akan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto ketika memperingati HUT ke-79. Sedangkan, Wapres Ma'ruf Amin dan Gibran Rakabuming Raka akan berada di Istana Merdeka.

"Sebaiknya, kita semua upacara kemerdekaan di Istana Merdeka saja,. Bisa lebih hemat dan dananya bisa dialokasikan untuk rakyat," ujar Mardani seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Minggu (21/7/2024).

Selain itu, politisi yang juga merupakan anggota komisi II DPR itu juga mendorong agar Jokowi tak perlu ragu dan malu untuk menyatakan IKN belum siap dihuni. "Saya yakin tidak ada yang marah dan menghujat Pak Jokowi. Malah publik akan menghormati keputusan yang bijak ini," imbuhnya.

1. Mardani nilai bila Jokowi paksakan ibu kota pindah akan terjadi bencana

Peninjauan proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim). (dok. Kementerian BUMN)

Lebih lanjut, Mardani menilai agar proses pemindahan ibu kota tak perlu dipaksakan ke IKN. Sebab, bila pembangunan belum rampung malah dapat menimbulkan bencana.

"Misal repot di lokasi, termasuk misal ada kualitas yang dikorbankan. Jangan memaksakan diri. Gak ada yang memaksa Pak Jokowi pindah segera," kata Mardani.

Sementara, Jokowi sudah mengakui bahwa ia belum bisa pindah berkantor di IKN pada awal Juli. Semula, ia beralasan karena ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik belum ada. Namun, kali ini, ia juga menyalahkan cuaca yang terus menerus hujan di IKN.

"(Terkait ngantor di IKN Juli) ya melihat itu tadi, kesiapan itu. Kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli (pindah berkantor). Tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 16 Juli 2024 lalu.

Ia berpendapat pekerjaan yang mengalami kemunduran lantaran kendala cuaca merupakan hal biasa dalam proyek besar. Kini, Jokowi akui bahwa IKN adalah proyek jangka panjang.

"IKN itu kan bukan dibangun 2-3 tahun. Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun (baru selesai)," imbuhnya.

2. Jokowi akui baru 15 persen pekerjaan di IKN yang rampung pada 17 Agustus

Presiden Jokowi panen bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat (12/7/2024). (Dok. Sekretariat Presiden).

Sebelumnya, Jokowi juga mengakui bahwa pembangunan di IKN per 17 Agustus masih mencapai 15 persen. Padahal, mantan Wali Kota Solo itu sempat menyatakan pekerjaan di IKN telah rampung 85 persen.

Maka, Jokowi meminta seluruh pihak tidak membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada hari itu. Di mana upacara kemerdekaan rencananya akan terselenggara di Istana Negara yang baru tersebut.

"Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen," kata Jokowi pada 16 Juli 2024 lalu.

Saat ini, kata dia, IKN masih memerlukan investasi. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Itu sebabnya, ia masih berusaha untuk mencari investasi dari Uni Emirat Arab (UEA).

3. Jokowi akan gelar rapat Kamis esok di IKN

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kembali meninjau pembangunan Bandara IKN (dok. BKIP Kemenhub)

Sementara, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan akan bertemu dengan Jokowi untuk membahas perkembangan kesiapan IKN sebagai lokasi upacara HUT ke-79. Pertemuan keduanya dijadwalkan pada Kamis (25/7/2024) di IKN. Ia menduga pertemuan itu diadakan lantaran muncul isu perayaan HUT ke-79 akan mundur karena sejumlah kendala.

"Sedikit saya sampaikan bahwa nanti hari Kamis (25/7) kami diundang rapat oleh bapak presiden. Tentu kami berusaha untuk sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus," ujar Menhub Budi di Kota Tua, Jakarta Utara pada Minggu (21/7/2024).

Untuk mengatasi itu, kata Budi, pemerintah mengerahkan empat pesawat untuk modifikasi cuaca.