Comscore Tracker

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Komnas HAM mengaku tak punya kontrak politik dengan capres

Jakarta, IDN Times - Komnas HAM kembali menyerahkan berkas pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Kejaksaan Agung. Kali ini berkas yang diserahkan terkait kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi pada 1998-1999.

Salah satu komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk Komnas HAM menjalankan amanat yang dipercayakan ke mereka. 

Baca Juga: 8 Rekomendasi Komnas HAM untuk Presiden Jokowi

1. Berkas Komnas HAM beberapa kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Beberapa kali berkas Komnas HAM dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Bahkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah selesai diselidiki Komnas HAM, berakhir mandek di Kejaksaan Agung.

Namun, Komnas HAM tak pesimis dan menyerah menangani kasus pelanggaran HAM. "Bukan soal optimisme atau pesimisme. Ini amanat yang diemban oleh Komnas HAM," kata Beka, Selasa (15/1), di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.

2. Merekomendasikan Presiden minta maaf pada korban

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAMANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Dalam rilis resminya, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu rekomendasi yang dituliskan adalah agar Presiden meminta maaf kepada korban.

"Menyampaikan permintaan maaf kepada para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi," tulis Komnas HAM dan dibacakan Beka. Menurut Beka, Presiden memiliki tanggung jawab atas segala hal yang terjadi di negeri ini.

3. Tak punya kontrak politik dengan capres manapun

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAMIDN Times/Indiana Malia

Memasuki tahun politik 2019, Komnas HAM tetap berdiri independen dan tidak memiliki kontrak politik dengan pihak manapun.

"Nggak ada. Kami tidak punya kontrak politik apapun dengan dua kandidat calon presiden," kata Beka.

Menurut Beka, siapapun presidennya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan  pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai. "Jadi kami, siapapun presidennya punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya," Beka menambahkan.

4. Komnas HAM: Pelanggaran HAM berat tidak memiliki tanggal kedaluwarsa

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAMIDN Times/Margith Juita Damanik

Kasus pelanggaran HAM berat menurut Komnas HAM tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kasus ini bisa ditagih penyelesaiannya oleh seluruh masyarakat Indonesia kapan saja.

"Tidak bisa kedaluwarsa," kata Beka. Oleh sebab itu, Komnas HAM terus mengejar agar kasus pelanggaran HAM dapat diproses secara hukum.

5. Komnas HAM juga memberikan perhatian kepada korban

Komnas HAM: Siapapun Presidennya Harus Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAMANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Tak hanya menyelidiki dan membawa kasus ke Kejaksaan Agung, Komnas HAM juga memberikan perhatian kepada korban. Termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat di Banyuwangi 1998-1999.

Sejak 2016, Komnas HAM memberikan perhatian dan berusaha memulihkan trauma korban. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dilakukannya penyelidikan atas kasus ini.

Baca Juga: Komnas HAM Minta KPK Gunakan Pasal Halangi Penyidikan di Kasus Novel

Topic:

  • Sunariyah

Just For You